Pemkot Pangkalpinang Genjot Pendataan Anak Tidak Sekolah
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Pemerintah Kota Pangkalpinang terus memperkuat upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendataan ATS Tahun 2026 yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang di Ruang Mitro, Sun Hotel, Kamis (9/7/2026).
Rapat tersebut dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kota Pangkalpinang, Agusu Afendi, yang mewakili Wakil Wali Kota Pangkalpinang. Kegiatan ini turut dihadiri Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang beserta jajaran dan para pemangku kepentingan terkait.
Dalam sambutannya, Agusu Afendi menegaskan bahwa pendataan Anak Tidak Sekolah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh hak atas pendidikan.
“Hari ini kita melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pendataan Anak Tidak Sekolah Tahun 2026. Ini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Pangkalpinang,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal tahun 2025 sekitar 221 anak tidak sekolah. Selama dua tahun terakhir Pemkot Pangkalpinang terus melakukan pendataan ATS. Hingga tahun 2026, masih terdapat sekitar 400 anak yang tercatat belum atau tidak lagi mengenyam pendidikan.
Menurut Agusu, angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia berharap ke depan Kota Pangkalpinang mampu mencapai zero growth atau tidak ada lagi penambahan anak yang teridentifikasi tidak sekolah maupun putus sekolah.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah akan memperkuat sinergi lintas sektor dengan melibatkan kelurahan, RT/RW, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), serta berbagai stakeholder dalam proses pendataan dan verifikasi di lapangan.
“Pendataan tahun ini masih berjalan. Kita akan turun hingga ke tingkat kelurahan untuk melakukan verifikasi dengan melibatkan RT, RW, PSM dan stakeholder lainnya, karena mereka yang paling mengetahui kondisi masyarakat di lapangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan PSM juga penting untuk mengidentifikasi apakah penyebab anak tidak bersekolah dipengaruhi faktor ekonomi, kondisi keluarga, atau persoalan lainnya, sehingga penanganan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran.
Pemkot Pangkalpinang juga telah mengembangkan dashboard ATS sebagai sistem pendataan berbasis digital. Seluruh data hasil verifikasi akan dimasukkan ke dalam dashboard yang terintegrasi secara daring sehingga memudahkan pemantauan sekaligus sinkronisasi dengan data pendidikan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui data anak tidak sekolah secara by name by address, sehingga mempermudah proses penelusuran dan intervensi.
“Kalau datanya sudah terverifikasi, kita akan mendatangi rumah anak tersebut untuk mengetahui penyebabnya. Apakah karena faktor ekonomi, tidak melanjutkan sekolah, belum pernah sekolah, atau alasan lainnya. Dari situ pemerintah bisa menentukan langkah penanganannya,” katanya.
Agusu juga meminta seluruh sekolah, khususnya para wali kelas, agar aktif melaporkan apabila terdapat peserta didik yang berhenti sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan. Data tersebut kemudian diteruskan ke sekolah, kelurahan, hingga diinput ke dashboard ATS agar penanganannya dapat dilakukan lebih cepat.
Selain itu, ia mendorong adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap data ATS di setiap kelurahan maupun sekolah. Dengan demikian, pemerintah dapat mengetahui wilayah yang memiliki angka Anak Tidak Sekolah tertinggi dan segera melakukan langkah intervensi.
“Harapan kami, dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah akan lebih mudah melakukan pendampingan serta memastikan seluruh anak usia 7 hingga 18 tahun memperoleh akses pendidikan yang layak sesuai Standar Pelayanan Minimal,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Pangkalpinang berkomitmen memperkuat kolaborasi seluruh pihak agar tidak ada lagi anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan, sekaligus mewujudkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas di Kota Pangkalpinang. (GM)
