Pj. Sekda Hefi Nuranda Tegaskan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas, Bangka Selatan Terima Anggaran Lebih dari Rp 70 Miliar
TOBOALI, BANGKA SELATAN — Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan terus menunjukkan komitmennya terhadap penguatan ketahanan pangan sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah tahun 2025.
Penjabat Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Hefi Nuranda, ST., MM, menyampaikan bahwa program ini menjadi perhatian serius pemerintah dan telah didukung oleh kolaborasi antarlembaga dari tingkat daerah hingga pusat.
“Bisa kita sampaikan bahwa Program Ketahanan Pangan di Bangka Selatan 2025 tetap menjadi prioritas pembangunan daerah,” tegas Hefi, Kamis (29/5/2025).
Menurutnya, pelaksanaan program ini dilakukan melalui kerja sama lintas instansi, antara lain:
Dinas Pertanian Bangka Selatan,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bangka Selatan,
Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Kementerian PUPR, dan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, total alokasi anggaran dari berbagai sumber tercatat mencapai lebih dari Rp 70 miliar untuk tahun ini. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar petani dan masyarakat, seperti:
Bantuan pupuk subsidi,
Distribusi bibit unggul,
Bantuan pengolahan lahan,
Pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan),
Program cadangan pangan Bulog,
Pengembangan dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta
Program pengembangan budidaya cabai.
“Dengan nilai yang cukup besar ini, kita berharap program ketahanan pangan kita berjalan optimal,” ujar Hefi.
Lebih lanjut, Hefi menjelaskan bahwa skema pendanaan program ini berasal dari berbagai tingkatan pemerintahan. Pemerintah pusat melalui APBN, pemerintah provinsi, serta Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan sendiri turut mengalokasikan anggaran. Di tingkat kabupaten, pelaksanaan program ini dijalankan melalui dua dinas teknis utama: Dinas Pertanian dan Dinas PUPR.
“Dari total alokasi anggaran tersebut, skema pendanaannya memang terbagi ke beberapa sumber seperti pusat, provinsi, dan kabupaten. Kita di kabupaten sendiri program ini dieksekusi melalui dua dinas yaitu Dinas Pertanian dan Dinas PUPR,” jelasnya.
Ia juga menyoroti kondisi efisiensi anggaran yang sedang dihadapi seluruh daerah di Indonesia, termasuk Bangka Selatan. Meski begitu, Pemkab terus bergerak aktif menjemput program dan dukungan dari pusat.
“Dengan kondisi efisiensi anggaran APBD saat ini, tentu kita harus bekerja lebih proaktif untuk menjemput program-program ketahanan pangan dari pusat. Alhamdulillah, di tahun ini kita mendapatkan kucuran APBN yang tidak sedikit,” tambah Hefi.
Langkah strategis ini diharapkan tidak hanya mampu memperkuat ketersediaan dan distribusi pangan di daerah, tetapi juga menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan petani serta kestabilan ekonomi masyarakat Bangka Selatan secara keseluruhan.
“Dengan semangat kolaborasi dan komitmen penuh dari berbagai pihak, Pemkab Bangka Selatan optimis program ketahanan pangan 2025 akan menjadi salah satu motor utama dalam mewujudkan daerah yang lebih mandiri, produktif, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan,” pungkas Hefi.
(Eboy)
