DPPPAKB Pangkalpinang Tegaskan Data Stunting Ada di Dinkes, Anak Berisiko Jadi Fokus Pendampingan
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang menegaskan data anak yang telah dinyatakan mengalami stunting berada di Dinas Kesehatan (Dinkes).
Sementara DPPPAKB lebih fokus pada upaya pencegahan dan pendampingan keluarga yang memiliki anak berisiko stunting.
Kepala DPPPAKB Kota Pangkalpinang, Erwandy, mengatakan pembagian peran tersebut penting untuk membedakan antara anak yang masuk kategori berisiko stunting dengan anak yang telah dinyatakan mengalami stunting.
“Data yang lebih valid ada di Dinas Kesehatan. Kami sifatnya melakukan intervensi, terutama sosialisasi mengenai stunting melalui kader dan Tim Pendamping Keluarga,” kata Erwandy saat ditemui di Aston Emidary, Pangkalpinang, Rabu (7/10/2026).
Menurutnya, anak berisiko stunting tidak dapat langsung disebut sebagai anak stunting. Keduanya memiliki kategori serta penanganan yang berbeda.
“Kalau kami itu anak risiko stunting. Anak risiko stunting dengan stunting berbeda. Risiko stunting berarti belum masuk stunting, tetapi karena berbagai faktor dan kriteria tertentu, dia dianggap berisiko,” ungkapnya.
Untuk mencegah risiko tersebut berkembang menjadi stunting, DPPPAKB mengandalkan peran kader dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tingkat kelurahan.
Pendampingan dilakukan melalui sosialisasi, edukasi serta pemantauan terhadap keluarga yang memiliki faktor risiko stunting.
Sementara aspek pemeriksaan dan penanganan kesehatan anak berada di ranah Dinas Kesehatan.
“Kalau bantuan seperti pengobatan, makan dan minum yang berkaitan dengan kesehatan, itu dari Dinas Kesehatan. Untuk masalah teknis kesehatan dan data kesehatan juga berada di ranah kesehatan,” katanya.
Erwandy menambahkan, DPPPAKB tetap berupaya memperkuat intervensi terhadap keluarga yang memiliki anak berisiko stunting. Namun, bentuk bantuan akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Kota Pangkalpinang.
“Kalau anggaran Pemkot sudah memungkinkan, Insyaallah kita juga akan berikhtiar untuk ikut melakukan intervensi dalam bentuk bantuan,” tuturnya.
Menurut Erwandy, persoalan stunting dipengaruhi banyak faktor. Tidak hanya aspek kesehatan, kondisi ekonomi keluarga, asupan gizi dan lingkungan juga dapat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak.
Karena itu, penanganan stunting membutuhkan kolaborasi lintas sektor. DPPPAKB berfokus pada pencegahan dan pendampingan keluarga berisiko, sementara Dinas Kesehatan menangani aspek medis serta data anak yang telah dinyatakan stunting.
“Banyak faktor yang memengaruhi. Kalau faktor kesehatan, tentu teman-teman di Dinas Kesehatan yang lebih mengetahui. Tetapi masalah ekonomi dan gizi juga bisa menjadi faktor,” pungkasnya. (GM)
