Reses Ucok Oktahaber: Data Desil Bermasalah, Pelajar Terancam Kehilangan Beasiswa
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID — Persoalan data desil kemiskinan menjadi sorotan dalam kegiatan reses Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Ucok Oktahaber, di kediamannya, Minggu (13/9/2026).
Dalam reses tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari persoalan zonasi sekolah, kebutuhan infrastruktur hingga perubahan data desil yang berdampak terhadap penerimaan beasiswa bagi pelajar.
Ucok mengatakan, perubahan status desil membuat sejumlah siswa yang sebelumnya rutin mendapatkan bantuan beasiswa kini tidak lagi masuk dalam daftar penerima.
“Desil ini kan pengaruh untuk siswa-siswa kita yang menerima. Mereka yang dulunya menerima, sekarang karena adanya perubahan desil, akhirnya banyak yang tidak menerima,” ujar Ucok.
Menurut legislator Partai NasDem itu, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena data desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan kelayakan masyarakat menerima berbagai program bantuan pemerintah.
Ia menduga ketidakakuratan data dapat terjadi sejak proses pendataan di lapangan. Kondisi masyarakat saat dilakukan sensus, termasuk pemahaman terhadap pertanyaan yang diberikan petugas, dinilai dapat memengaruhi hasil pendataan.
“Administrasi itu kan dikembalikan ke pusat. Karena desil ini kan kadang-kadang pusing kita. Saya percaya ada kesalahan administrasi dari pertanyaan ke masyarakat oleh petugas sensus,” katanya.
Ucok menilai evaluasi terhadap data desil penting dilakukan agar bantuan pemerintah, termasuk beasiswa, benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain persoalan desil, warga juga mengeluhkan sistem zonasi sekolah. Aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pihak terkait untuk mendapatkan solusi sesuai kewenangan masing-masing.
Ucok mengakui Komisi I DPRD Babel tidak membidangi pendidikan. Namun, ia menegaskan seluruh anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat.
“Saya jelaskan sekali lagi, Komisi I bukan bidang pendidikan, kami bidang pemerintahan. Komisi yang mengurus bidang pendidikan itu ada Komisi IV. Tapi kami sebagai dewan harus tahu sedikit,” tegasnya.
Dalam reses itu, warga Bukit Merapin juga menyampaikan persoalan kebutuhan air bersih, terutama menghadapi kondisi kemarau. Kawasan dataran tinggi tersebut dinilai membutuhkan dukungan infrastruktur seperti sumur bor.
“Untuk keadaan sekarang kan ini kemarau, insyaAllah kita maksimalkan karena memang dibutuhkan di daerah kita ini. Terutama daerah-daerah yang dataran tinggi kayak Bukit Merapin,” ungkapnya.
Ucok mengatakan pihaknya akan mendorong pengalokasian anggaran untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Upaya itu akan terus dikawal dalam pembahasan anggaran, termasuk untuk tahun 2027.
Ia berharap seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses dapat ditindaklanjuti menjadi kebijakan dan program nyata pemerintah.
“Harapan ke masyarakat dengan adanya reses ini, ya aspirasi masyarakat itu bisa kami tampung dan kami salurkan. Itulah gunanya reses,” pungkasnya. (GM)
