Desil DTSEN Berubah, Dody Kusdian: Jangan Cabut Hak Warga karena Data Bermasalah
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dody Kusdian, menyoroti perubahan data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai merugikan masyarakat penerima bantuan sosial.
Dody mengatakan, banyak warga mengeluhkan perubahan status desil secara tiba-tiba. Kondisi tersebut membuat masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan justru kehilangan akses terhadap program bantuan pemerintah.
Hal itu disampaikannya usai menggelar reses di PIA Hotel Pangkalpinang, Minggu (13/9/2026).
Menurut Dody, persoalan paling mendasar terletak pada indikator yang digunakan dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan warga yang sebelumnya masuk desil 3, namun tiba-tiba berubah menjadi desil 9.
“Hari ini banyak carut-marut terkait pendataan desil. Mereka yang tadinya menerima manfaat bantuan, hari ini banyak yang tidak mendapatkan karena perubahan data. Ada yang tadinya desil 3 tiba-tiba melonjak jadi desil 9,” kata Dody.
Politisi PKS tersebut menilai perubahan data harus disertai mekanisme verifikasi yang jelas. Pemerintah juga diminta tidak menjadikan data sebagai satu-satunya dasar tanpa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengoreksi apabila terdapat ketidaksesuaian.
Dody meminta kementerian terkait membuka ruang sanggah sehingga warga dapat melaporkan kesalahan data dan membuktikan kondisi ekonominya.
“Minimal menyediakan hak sanggah dari masyarakat ketika desil mereka berubah. Jangan sampai orang yang memang layak mendapatkan bantuan PKH, sosial, atau kesehatan, justru kehilangan haknya akibat data yang tidak valid,” tegasnya.
Selain persoalan data kemiskinan, Dody juga membawa aspirasi masyarakat terkait persoalan air bersih. Kemarau panjang mulai membuat sejumlah warga di Pangkalpinang kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kekeringan saat ini luar biasa, masyarakat di beberapa tempat sudah harus mengangkut air,” ujarnya.
Dody meminta pemerintah daerah tidak hanya menunggu penganggaran melalui APBD, tetapi segera mengambil langkah alternatif dengan melibatkan dunia usaha melalui program CSR.
Menurutnya, perusahaan yang beroperasi di Bangka Belitung dapat dilibatkan untuk membantu penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan.
“Kalau hanya berharap dari APBD, itu berat karena butuh waktu. Kami berharap kepala daerah segera mengambil kebijakan diskresi dan mengajak perusahaan-perusahaan memberikan sumbangsih melalui CSR,” katanya.
Dody juga mendorong Pemerintah Provinsi Bangka Belitung segera menjemput program bantuan sumur bor dari pemerintah pusat.
Ia menilai bantuan tersebut dapat menjadi solusi konkret untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, terutama di wilayah yang mulai terdampak kekeringan.
“Pemerintah pusat saat ini menyediakan bantuan sumur bor. Kami berharap Pak Gubernur dan jajarannya segera jemput bola ke pusat untuk mengambil anggaran tersebut dan menempatkan pos pengadaannya di Bangka Belitung,” pungkas Dody. (GM)
