Pemkab Basel Pangkas Anggaran Rp65,1 Miliar, Ini OPD yang Terdampak
BANGKA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan resmi menerapkan kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ.
Dalam implementasinya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bangka Selatan telah menetapkan pengurangan anggaran pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Berdasarkan dokumen resmi yang dirilis pada 4 Maret 2025, total efisiensi mencapai Rp65,1 miliar dari pagu awal Rp936,2 miliar.
Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih tepat sasaran tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Daftar OPD dengan Pengurangan Anggaran Terbesar:
Sekretariat DPRD – Rp16,13 miliar dari Rp54 miliar.
Sekretariat Daerah – Rp10,52 miliar dari Rp33,9 miliar.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – Rp6,87 miliar dari Rp50,7 miliar.
Badan Keuangan Daerah – Rp4,78 miliar dari Rp143,9 miliar.
Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan – Rp4,53 miliar dari Rp18,6 miliar.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan – Rp2,27 miliar dari Rp280,2 miliar.
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB – Rp1,77 miliar dari Rp202,4 miliar.
Dinas Perhubungan – Rp1,44 miliar dari Rp11,1 miliar.
Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga – Rp1,25 miliar dari Rp12,2 miliar.
Dinas Lingkungan Hidup – Rp515 juta dari Rp10,2 miliar.
Selain OPD, sejumlah kecamatan seperti Toboali, Air Gegas, dan Payung juga mengalami pemangkasan anggaran, meskipun dalam jumlah lebih kecil.
Sebagai contoh, Kecamatan Toboali mengalami pengurangan Rp335 juta dari pagu awal Rp11,9 miliar.
Meskipun terjadi pemangkasan, pemerintah daerah memastikan bahwa layanan publik tetap berjalan optimal. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas belanja daerah serta mengarahkan dana untuk program prioritas yang lebih mendesak.
Namun, pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menimbulkan tantangan dalam menjaga kualitas layanan. Pemerintah daerah perlu menyusun strategi efisiensi yang tepat agar program-program vital tetap berjalan dengan baik. (Eboy)
