Gubernur Hidayat Arsani Pastikan Hak Pegawai Tetap Terbayar di Tengah Efisiensi Anggaran
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, memastikan hak-hak pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap menjadi prioritas meski pemerintah daerah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Hidayat Arsani saat memimpin Upacara Bulanan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2026 yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang, Rabu (17/6/2026).
Dalam arahannya di hadapan seluruh ASN dan PPPK, Hidayat menjelaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian dan penghematan anggaran sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan bukan berarti mengabaikan kesejahteraan pegawai. Sebaliknya, langkah penghematan dilakukan agar keuangan daerah tetap sehat dan berbagai kewajiban pemerintah kepada pegawai dapat dipenuhi tepat waktu.
Menurut Hidayat, hasil dari kebijakan penghematan yang dijalankan selama ini mulai terlihat. Pemerintah Provinsi Babel tetap mampu membayarkan gaji PPPK, PPPK paruh waktu, hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 bagi ASN.
Ia menilai pengelolaan anggaran yang tepat sasaran menjadi kunci agar program pembangunan tetap berjalan seiring dengan terpenuhinya hak-hak aparatur pemerintah.
“Kondisi keuangan saat ini memang menuntut kita lebih hati-hati dalam menggunakan anggaran. Namun alhamdulillah, dengan efisiensi yang dilakukan, hak-hak pegawai tetap dapat kita penuhi,” ujarnya.
Untuk menjaga stabilitas keuangan daerah, Pemprov Babel juga melakukan pengendalian terhadap berbagai pengeluaran yang dianggap tidak mendesak, termasuk perjalanan dinas. Seluruh perjalanan dinas ASN kini harus mendapatkan izin terlebih dahulu dan memiliki urgensi yang jelas.
Hidayat menegaskan bahwa anggaran daerah harus digunakan secara bijak, merata, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia tidak ingin ada pemborosan anggaran untuk kegiatan yang sebenarnya dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien.
Meski melakukan penghematan, Gubernur memastikan berbagai layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan normal. Program pelayanan kesehatan, penyuluhan, sektor pertanian, Samsat Keliling, hingga pelayanan publik lainnya tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.
Selain menyoroti pengelolaan anggaran, Hidayat juga mengingatkan seluruh ASN dan PPPK untuk terus meningkatkan disiplin, etos kerja, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh kondisi keuangan yang sehat, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang memiliki komitmen tinggi terhadap pelayanan publik.
Menutup arahannya, Hidayat mengajak seluruh aparatur pemerintah untuk bersama-sama menjaga kepercayaan masyarakat melalui kinerja yang baik, penggunaan anggaran yang bertanggung jawab, serta semangat pengabdian dalam membangun Bangka Belitung yang lebih maju.
Upacara bulanan tersebut menjadi momentum bagi seluruh ASN dan PPPK untuk memperkuat komitmen dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (GM)
