PT TIMAH Libatkan Multipihak Susun Program Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan
BANGKA, GARUDAMERDEKA.ID — PT TIMAH (Persero) Tbk terus memperkuat komitmennya dalam mendorong kemandirian sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah operasional melalui pembaruan Rencana Induk Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM).
Sebagai bentuk komitmen tersebut, PT TIMAH menggelar Focus Group Discussion (FGD) konsultasi multipihak pembaruan RIPPM di Gedung Cassiterite, Timah Learning Center, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Senin (4/5/2026).
Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari jajaran Pemerintah Kabupaten Bangka, organisasi perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, organisasi masyarakat, media, akademisi, hingga unsur lainnya.
Melalui forum tersebut, PT TIMAH bersama Pemerintah Kabupaten Bangka membahas penyusunan dokumen RIPPM yang diselaraskan dengan arah pembangunan daerah agar program pemberdayaan masyarakat semakin tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.
Departement Head Corporate Communication PT TIMAH (Persero) Tbk, Anggi Budiman Siahaan, mengatakan pembaruan RIPPM merupakan langkah strategis perusahaan yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan para pemangku kepentingan.
“Penyusunan RIPPM ini menjadi bagian penting agar program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan PT TIMAH dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah. Melalui FGD ini, kami ingin memastikan seluruh masukan dari para pemangku kepentingan dapat menjadi dasar dalam merumuskan program yang lebih relevan dan berdampak,” ujarnya.
RIPPM PT TIMAH mencakup delapan pilar utama, yakni pendidikan, kesehatan, pendapatan riil atau pekerjaan, kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan, kelembagaan komunitas, dan infrastruktur.
Dalam pembaruan kali ini, pembahasan difokuskan pada sejumlah sektor prioritas seperti pendidikan, peningkatan pendapatan riil, penguatan kemandirian ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, serta infrastruktur.
Sejumlah isu strategis turut mengemuka dalam diskusi. Pada sektor pendidikan, peserta menyoroti pemerataan akses pendidikan bagi anak kurang mampu dan anak berkebutuhan khusus, penguatan kapasitas guru dan orang tua, hingga pengembangan kompetensi masyarakat agar tidak bergantung pada sektor pertambangan.
Di sektor ekonomi, pembahasan mencakup pengembangan sentra UMKM berbasis potensi daerah, digitalisasi pemasaran, penguatan sektor pariwisata, penyelesaian persoalan lahan, pengelolaan sampah berbasis teknologi, hingga perluasan akses permodalan dan pelatihan pascapanen.
Sementara pada sektor lingkungan, peserta mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, revitalisasi lahan eks tambang, serta penguatan Program Kampung Iklim.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Thony Marza, menilai forum ini menjadi langkah positif dalam menyelaraskan program perusahaan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Sudah banyak program CSR maupun PPM PT TIMAH yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Bangka, mulai dari bidang pendidikan melalui beasiswa, pengembangan ekonomi masyarakat, hingga pembinaan organisasi kemasyarakatan. Forum seperti ini penting agar ke depan program-program tersebut semakin terarah dan terintegrasi dalam perencanaan tahunan,” katanya.
Senada, Kepala Desa Riding Panjang, Fajar S, menyebut forum tersebut membuka ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah desa dan perusahaan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat.
“Harapannya ke depan dapat terbangun kolaborasi yang lebih konkret, termasuk mendorong terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat, ibu-ibu, maupun anak muda agar lebih produktif,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari kalangan akademisi. Wakil Direktur I Akademik Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Irwan, S.ST., M.Sc., Ph.D., menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam penyusunan RIPPM menjadi langkah penting agar program pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan riil.
Melalui pembaruan RIPPM yang disusun secara partisipatif ini, PT TIMAH menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program pemberdayaan masyarakat yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah operasional perusahaan. (Tri)
Sumber : www.timah.com
