Komisi XII DPR RI Dorong Percepatan HPM Timah saat Kunjungan ke PT TIMAH Tbk
PANGKALPINANG, GARUDA MERDEKA.ID — Komisi XII DPR RI mendorong percepatan penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) komoditas timah saat melakukan kunjungan spesifik ke PT TIMAH Tbk yang berlangsung di Griya Timah Pangkalpinang, Kamis (12/2/2026).
Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap tata kelola pertimahan nasional.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya bersama para anggota Komisi XII DPR RI. Rombongan diterima langsung oleh Wakil Direktur Utama PT TIMAH Tbk, Harry Budi Sidharta. Turut hadir dalam kegiatan ini Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin serta Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia (AETI) Harwendro.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Direktur Utama PT TIMAH Tbk Harry Budi Sidharta menyampaikan paparan mengenai konsep “Timah Untuk Rakyat” yang akan digalakkan perusahaan, transformasi PT TIMAH Tbk, rencana kerja ke depan, serta dukungan kebijakan yang dibutuhkan dari Komisi XII DPR RI untuk memperkuat tata kelola pertimahan yang sehat dan berkeadilan.
Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya mengatakan, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan perbaikan tata kelola pertimahan berjalan optimal, salah satunya melalui percepatan penetapan Harga Patokan Mineral (HPM) timah.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi XII DPR RI sekaligus mendorong inovasi dalam penyusunan Harga Patokan Mineral sebagai bagian dari terciptanya tata kelola pertimahan yang sehat dan berkeadilan. Salah satu yang terpenting adalah adanya aturan utama yang jelas, yaitu HPM,” ujar Bambang.
Menurutnya, HPM timah akan menjadi acuan bersama bagi seluruh pelaku usaha pertambangan, baik PT TIMAH Tbk sebagai BUMN maupun perusahaan pertambangan swasta, sehingga tidak terjadi disparitas harga di lapangan.
“Kami telah menekankan kepada Direktur Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM agar HPM segera diselesaikan. Metode yang digunakan adalah mix methode untuk menghasilkan formulasi harga yang mendekati rasa keadilan dan tetap memenuhi aspek regulasi,” katanya.
Bambang menjelaskan, dalam penetapan Harga Patokan Mineral terdapat sejumlah variabel yang menjadi pertimbangan, antara lain biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, serta biaya bahan bakar. Dengan adanya HPM, diharapkan seluruh pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh harga timah yang wajar.
“HPM ini merupakan bagian penting dari perbaikan tata kelola timah. Dengan demikian tidak ada disparitas harga, semua pihak memiliki kesempatan yang sama, dan BUMN akan mendapatkan jaminan pasokan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin menyampaikan bahwa pemerintah tengah membahas pendekatan usulan Nilai Imbal Jasa Usaha Jasa Penambangan (NIUJP) yang akan menjadi bagian dari formulasi HPM dan saat ini masih dalam tahap pembahasan sebelum ditetapkan.
Wakil Direktur Utama PT TIMAH Tbk Harry Budi Sidharta menegaskan dukungan penuh perusahaan terhadap upaya Komisi XII DPR RI dalam mempercepat penetapan HPM timah.
“Kunjungan spesifik ini terkait agenda pertimahan dan salah satu pembahasan utamanya adalah Harga Patokan Mineral. PT TIMAH Tbk mendukung penuh agar terdapat aturan utama yang jelas sehingga harga timah dapat saling dikontrol antara perusahaan dan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam konsep HPM, besaran imbal jasa penambangan akan diformulasikan dengan mengacu pada harga timah dunia. Ketika harga global meningkat, imbal jasa penambangan juga akan menyesuaikan dan meningkat, begitu pula sebaliknya.
“Dengan adanya acuan yang sama, badan usaha seperti PT TIMAH Tbk maupun perusahaan swasta memiliki dasar yang jelas dalam penetapan imbal jasa penambangan,” katanya.
Harry juga mengapresiasi dukungan Komisi XII DPR RI terhadap upaya perbaikan tata kelola pertimahan nasional dan penguatan peran PT TIMAH Tbk sebagai BUMN strategis di sektor pertambangan timah. (Shin)
sumber : www.timah.com
