Ketua DPRD Babel Pastikan Stok BBM Aman di Tengah Aspirasi Ulama Soal BoP
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Didit Srigusjaya memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Bangka Belitung masih dalam kondisi aman, meskipun sempat muncul kekhawatiran masyarakat akibat antrean di sejumlah SPBU.
Hal tersebut disampaikan Didit usai menerima audiensi sejumlah ulama yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bangka Belitung dan juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Edi Nasapta, di ruang Ketua DPRD Babel, Kamis (5/3/2026).
Didit mengungkapkan, dirinya langsung menghubungi pihak Pertamina wilayah Bangka Belitung untuk memastikan kondisi pasokan BBM setelah mendapatkan informasi masyarakat mulai melakukan antrean di SPBU.
“Tadi saya mendapat informasi bahwa masyarakat sudah mulai antre BBM. Karena itu saya langsung menelepon GM Pertamina Bangka Belitung untuk memastikan kondisinya,” ujar Didit.
Dari hasil komunikasi tersebut, Didit memastikan stok BBM di Bangka Belitung masih mencukupi untuk beberapa hari ke depan. Bahkan kapal pengangkut BBM juga telah dalam perjalanan menuju Pangkal Balam untuk menambah pasokan.
“Alhamdulillah stok masih bertahan sekitar lima hari dan kapal pengangkut BBM juga sudah menuju Pangkal Balam,” jelasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menyikapi informasi yang beredar terkait distribusi BBM. Selain itu, Didit juga meminta Pertamina berkoordinasi dengan aparat kepolisian guna mengantisipasi potensi penimbunan BBM oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Saya minta masyarakat Bangka Belitung jangan panik. Saya juga meminta Pertamina berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan melakukan penimbunan BBM,” tegasnya.
Sementara itu, dalam audiensi yang sama, para ulama yang tergabung dalam Aliansi Umat Islam Bangka Belitung juga menyampaikan aspirasi terkait bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Mereka meminta agar DPRD Babel meneruskan aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat, khususnya terkait penolakan terhadap rencana pengiriman pasukan Tentara Nasional Indonesia ke Palestina.
Menanggapi hal tersebut, Didit menegaskan bahwa DPRD Babel akan menyalurkan aspirasi para ulama dan masyarakat Bangka Belitung kepada pemerintah pusat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
“Karena ini kebijakan pemerintah pusat, maka DPRD provinsi hanya menyampaikan aspirasi masyarakat. Insyaallah aspirasi ini akan kami antar langsung ke DPR RI dan pemerintah pusat,” pungkasnya. (YG)
