Hidayat Arsani Tegaskan Komitmen Tata Kelola Bersih Usai Pemprov Babel Raih Penghargaan KPK
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan Pemprov Babel meraih peringkat kedua terbaik nasional dalam upaya pencegahan korupsi. Piagam penghargaan diserahkan oleh Kepala Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Untung Wicaksono, dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Babel, Pangkalpinang, Rabu (8/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Hidayat Arsani menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel.
“Penghargaan ini adalah kehormatan yang harus kita jaga bersama. Ini hasil kerja tim dan doa masyarakat Babel,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Babel terus melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari aspek perencanaan, penganggaran hingga pengawasan guna memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai prinsip good governance.
Menurutnya, penguatan sumber daya manusia (SDM) serta pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab menjadi fokus utama dalam mencegah praktik korupsi.
“Kita mengedepankan SDM dan keuangan yang bersih dengan prinsip uang rakyat kembali kepada rakyat. Segala bentuk pemborosan telah kita pangkas,” tegasnya.
Sementara itu, Kasatgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK, Untung Wicaksono, menyampaikan bahwa pendekatan pemberantasan korupsi saat ini lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui perbaikan sistem tata kelola pemerintahan.
Ia menekankan pentingnya kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu indikator integritas aparatur.
“Jika penyelenggara negara bersih, tidak perlu risih. Jalankan sesuai regulasi,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap regulasi yang sudah tidak relevan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini.
Pemprov Babel berkomitmen untuk mempertahankan capaian tersebut dengan terus memperkuat integritas aparatur, meningkatkan transparansi, serta memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai aturan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat. (GM)
