Mahasiswa Universitas Bangka Belitung Kaji Fenomena Rekayasa Opini Publik melalui Media Sosial bersama Diskominfo, Influencer, dan Polresta Pangkalpinang
PANGKALPINANG, GARUDA MERDEKA.ID — “Ketika Algoritma Mengambil Alih, Siapa Sebenarnya yang Membentuk Opini Publik?”
Perkembangan media sosial tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi, tetapi juga menggeser bagaimana opini publik dibangun, disebarkan, dan diterima. Media sosial kini menjelma menjadi arena perebutan makna, narasi dan pengaruh. Informasi yang dahulu bersumber melalui interaksi langsung, diskusi luring, dan ruang media formal, kini ditentukan secara cepat oleh trending tagar, potongan video viral, konten singkat, hingga komentar yang sulit ditelusuri asalnya. Fenomena ini dikenal sebagai rekayasa opini publik.
Dalam konteks sosial dan humaniora, rekayasa opini publik tidak sekadar soal mempengaruhi cara masyarakat berpikir, tetapi juga bagaimana struktur kekuasaan bekerja dalam ruang digital. Di tengah dinamika tersebut, sekelompok mahasiswa Universitas Bangka Belitung Program Studi Sosiologi melakukan kajian lapangan untuk memahami bagaimana opini publik terbentuk di ruang digital, khususnya melalui peran tiga aktor yakni pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pangkalpinang, pelaku konten (influencer) lokal yakni Jack Tugil yang mengaku bahwa dirinya bukan influencer melainkan hanya tukang video namun berarti kehadirannya dalam studi lapangan ini, dan juga yang terakhir aparat penegak hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pangkalpinang.
Ketiga aktor ini berada pada simpul yang berkelindan dalam pembentukan opini publik di mana pemerintah sebagai pembuat kebijakan informasi, influencer sebagai penggerak wacana digital, dan kepolisian sebagai institusi yang menangani potensi dampak sosial dari arus informasi termasuk hoaks, provokasi, dan manipulasi wacana. Pertanyaan utamanya sederhana namun konsekuensinya besar ialah siapa sebenarnya yang membentuk opini publik hari ini, manusia atau algoritma?
Dalam pandangan Michel Foucault, kekuasaan tidak hanya bekerja melalui aturan formal dan institusi politik, tetapi juga melalui produksi pengetahuan atau seperti yang ia sebut power/knowledge. Media sosial hari ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan beroperasi bukan melalui paksaan fisik, tetapi melalui pengaturan alur informasi apa yang ditampilkan, apa yang dibungkam, dan siapa yang diberi ruang bicara.
Wawancara bersama pihak Diskominfo Pangkalpinang menunjukkan bagaimana pemerintah berupaya memainkan peran sebagai otoritas informasi melalui digitalisasi pelayanan publik dan administrasi yang menjadi cermin modernisasi birokrasi, namun dalam pandangan Foucault hal tersebut menjelaskan bahwasanya terbentuk sebuah jaringan kekuasaan melalui sistem yang mengatur perilaku masyarakat, sebagai contoh nyata adalah dengan adanya transformasi layanan pembuatan E-KTP, KK dan hal lainnya yang memudahkan masyarakat sehingganya tidak perlu antrie panjang untuk mendapatkan dokumen tersebut.
Hal ini secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk pandai dalam menggunakan gawai dan memanfaatan internet, dalam proses ini muncul kesenjangan digital yang dialami masyarakat lansia yang menjadi cermin mengenai bagaimana wacana ‘kemudahan teknologi’ pada dasarnya tidak netral. Teknologi, yang awalnya dimaksudkan untuk membuka akses, justru menciptakan kelompok yang tidak mampu membaca sistem sebuah bentuk kekuasaan yang bekerja diam-diam.
Berbeda dengan pemerintah, seorang influencer lokal yang sehari-hari dikenal Jack Tugil menjalankan kekuasaan melalui pendekatan yang jauh lebih stabil yakni dengan konten humor berbahasa Melayu Bangka, yang di mana isi kontennya berupa kritik sosial ringan yang memiliki kedekatan pada budaya, ia tidak menyampaikan perintah, tetapi memengaruhi melalui kedekatan makna. Dalam konsep Foucault, ini merupakan bentuk micro-power di mana kekuasaan bekerja bukan melalui aturan formal, tetapi melalui normalisasi.
