Gubernur dan DPRD Babel Sepakati APBD 2027, Dua Raperda Resmi Disahkan
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) bersama DPRD Babel resmi menyepakati pengesahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam Rapat Paripurna DPRD Babel di Ruang Rapat Paripurna, Air Itam, Pangkalpinang, Senin (9/11/2026).
Dua Raperda yang disetujui tersebut yakni Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 serta Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Sementara itu, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) belum disahkan. DPRD bersama pemerintah provinsi memutuskan menunda pembahasannya untuk pendalaman lebih lanjut.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, dan dihadiri Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani. Turut hadir Sekretaris Daerah, jajaran pimpinan perangkat daerah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan instansi vertikal dan lembaga daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menyampaikan bahwa pengesahan APBD 2027 merupakan langkah penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan anggaran daerah untuk tahun mendatang.
Menurutnya, APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui program-program yang terukur, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah Provinsi Babel akan memprioritaskan alokasi anggaran pada sejumlah sektor penting, di antaranya pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 telah kita sahkan bersama. Mari kita jadikan ini momentum untuk terus bekerja demi kesejahteraan rakyat. Sesuai pantun tadi: ‘Untuk rakyat, demi rakyat’. Tanpa rakyat, kita tidak ada di sini, dan mari kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan bersama,” ujar Hidayat Arsani.
