Gubernur dan DPRD Babel Sepakati APBD 2027, Dua Raperda Resmi Disahkan
Selain APBD 2027, Gubernur juga memberikan perhatian terhadap pengesahan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.
Ia menegaskan, regulasi tersebut memiliki peran penting sebagai payung hukum dalam menjamin hak-hak perempuan, memperluas kesempatan pemberdayaan ekonomi, serta memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan maupun diskriminasi terhadap perempuan.
“Kami berharap pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini dapat diwujudkan dalam suasana yang baik dan amanah. Kebijakan daerah harus berpihak kepada keadilan sosial, kemajuan, serta perlindungan nyata bagi kaum perempuan,” tegasnya.
Di sisi lain, penundaan pengesahan Raperda perubahan RZWP3K menjadi perhatian tersendiri dalam rapat paripurna tersebut.
Pemprov Babel bersama DPRD sepakat bahwa materi regulasi tersebut masih membutuhkan pembahasan lebih mendalam, terutama dalam menyelaraskan kepentingan pemanfaatan ruang laut dengan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
Penyempurnaan regulasi ini dinilai penting agar kebijakan tata ruang wilayah pesisir mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
Pengesahan APBD 2027 dan Raperda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan menjadi bagian dari komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menghadirkan kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.
Gubernur Hidayat Arsani pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dan menjalankan tanggung jawab masing-masing demi kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kepulauan Bangka Belitung. (GM)
