Bianglala Toboali Belum Beroperasi, Wendy : Masih Menunggu Penyusunan Regulasi Retribusi
Simpang Lima Toboali, Bangka Selatan – Pembangunan wahana Bianglala di Simpang Lima Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, telah rampung dan diresmikan pada Sabtu malam (8/2/2025).
Namun, hingga kini wahana tersebut masih belum bisa beroperasi karena terkendala regulasi dan menunggu hasil penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Ketua Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Bangka Selatan, Wendy, menjelaskan bahwa tujuan utama pembangunan Bianglala bukan hanya untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi lebih pada pengembangan sektor pariwisata dan perekonomian lokal.
“Tujuan utama Bianglala adalah mendorong pertumbuhan pariwisata Bangka Selatan. Kami berharap wahana ini bisa menarik wisatawan dari luar daerah, yang pada akhirnya memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, termasuk UMKM,” ujar Wendy, Selasa (11/3/2025).
Meskipun pembangunan fisik telah selesai, Wendy menegaskan bahwa Bianglala belum bisa dioperasikan karena belum ada regulasi yang mengatur mekanisme penarikan retribusi.
Saat ini, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan masih menunggu penyelesaian aturan tersebut sebelum wahana bisa dibuka untuk umum.
Di tengah penundaan ini, muncul isu bahwa keterlambatan operasional Bianglala disebabkan oleh utang Pemkab Bangka Selatan kepada kontraktor proyek. Namun, Wendy membantah keras isu tersebut.
“Tidak ada utang yang menghambat. Keterlambatan ini murni karena kendala teknis dan regulasi. Anggaran untuk Bianglala seharusnya sudah dialokasikan sejak 2024, tetapi karena ada penundaan, pembayarannya akan dilakukan pada 2025 sesuai perubahan APBD,” tegas Wendy.
Bianglala ini diharapkan menjadi ikon wisata baru di Bangka Selatan, dengan ketinggian yang menawarkan panorama indah dari atas kota. Kehadirannya juga diharapkan bisa menggerakkan perekonomian lokal, terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar kawasan Simpang Lima.
Wendy menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat harus lebih diperkuat agar proyek pembangunan seperti ini bisa berjalan lebih cepat dan efektif.
“Kami berharap regulasi yang diperlukan bisa segera diselesaikan agar wahana ini bisa segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Masyarakat Bangka Selatan pun berharap agar kendala regulasi ini dapat segera diatasi sehingga Bianglala Toboali dapat beroperasi dan menjadi destinasi wisata unggulan yang mendukung perekonomian daerah. (Eboy)
