Presma UBB Imbau Warga dan Aktivis Kampus Tak Terprovokasi Aksi Demo Isu Tambang Timah di Babel
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Rencana aksi demonstrasi yang akan digelar oleh sekelompok masyarakat dengan mengangkat isu penambahan aktivitas tambang timah di Bangka Belitung (Babel) menuai beragam tanggapan, Senin (29/12/2025).
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 30 Desember 2025, mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai, bertempat di Halaman Kantor Gubernur Babel, Air Itam, Pangkalpinang.
Meski ajakan aksi telah beredar luas di media sosial, hingga kini belum terdapat kejelasan terkait mekanisme pelaksanaan aksi. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa titik kumpul massa akan dilakukan langsung di depan Kantor Gubernur Babel, dengan sejumlah tuntutan yang telah disiapkan oleh penggerak aksi.
Isu yang diangkat dalam demonstrasi tersebut disebut-sebut dilatarbelakangi oleh maraknya pemberantasan tambang ilegal di wilayah Bangka Belitung serta persoalan harga timah yang dinilai belum memberikan keuntungan bagi masyarakat penambang.
Selain itu, penangkapan sejumlah penambang ilegal oleh satuan tugas yang diturunkan pemerintah pusat turut memicu reaksi keluarga penambang yang kemudian melakukan protes kepada pemerintah daerah.
Dari informasi yang diterima, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani sebelumnya telah berupaya melakukan langkah-langkah untuk meringankan beban hukum masyarakat yang terjerat kasus penambangan ilegal.
Menanggapi rencana aksi tersebut, Presiden Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB), Al Wisyahk, mengimbau masyarakat serta aktivis kampus agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan demonstrasi yang dinilainya belum memiliki landasan kajian yang kuat.
Menurut Al Wisyahk, kelompok masyarakat yang mendukung aksi cenderung berasal dari pihak yang terlibat dalam penambangan ilegal dan merasa dibela oleh inisiator aksi. Sementara itu, kelompok masyarakat yang kontra menilai gerakan tersebut berpotensi memicu perpecahan sosial, terlebih dengan adanya narasi yang dinilai provokatif dan keresahan yang dibangun berdasarkan sudut pandang individu tertentu.
Ia juga menyebutkan belum dapat dipastikan adanya keterlibatan partai politik atau lembaga tertentu dalam aksi tersebut. Namun, ia menduga penggerak aksi merupakan pihak yang sama dengan aksi demonstrasi di Kantor PT Timah terkait isu harta timah beberapa bulan lalu, yang kala itu juga sarat dengan nuansa politik.
“Melihat tokoh penggerak yang terlibat, ini tidak bisa dilepaskan dari isu politik. Ada indikasi muatan politik yang menunggangi gerakan tersebut,” ujarnya.
Al Wisyahk menegaskan, apabila aksi tersebut benar-benar lahir dari keresahan masyarakat, seharusnya didahului dengan kajian mendalam mengenai persoalan pertambangan timah, tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekologis dan sosial yang ditimbulkan.
Menurutnya, aksi tersebut belum sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat Bangka Belitung secara luas. Ia menilai perlu adanya diskusi, konsolidasi, dan kajian komprehensif terkait tata kelola pertambangan timah yang berkelanjutan.
Terkait penangkapan penambang ilegal, Al Wisyahk menyebut langkah tersebut sah secara hukum karena aktivitas penambangan yang dilakukan tidak memiliki izin resmi. Namun demikian, ia juga menyoroti lemahnya kebijakan pemerintah yang turut menjadi penyebab maraknya tambang ilegal, sehingga masyarakat menjadikan aktivitas tersebut sebagai sumber mata pencaharian.
“Pemerintah perlu menghadirkan kebijakan yang lebih solutif. Pembiaran yang terjadi selama ini justru berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap tambang ilegal,” katanya.
Ia memastikan bahwa dalam rencana aksi tersebut, mahasiswa tidak terlibat secara kelembagaan, khususnya organisasi kemahasiswaan di lingkungan Keluarga Mahasiswa UBB. Hal ini dikarenakan aksi dinilai belum melalui konsolidasi internal mahasiswa serta berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan chaos di lapangan.
“Kami berharap ke depan, jika memang serius membahas isu pertambangan, gerakan yang dibangun benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Mahasiswa siap terlibat dalam pengawalan kebijakan, tetapi melalui langkah yang terukur dan bertanggung jawab,” pungkasnya. (Shin)
