Pemkot Pangkalpinang Dorong ASN dan PPPK Manfaatkan KPR FLPP
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Pemerintah Kota Pangkalpinang mendorong aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memanfaatkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memiliki hunian sendiri.
Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi program KPR Sejahtera FLPP yang digelar di Balai Besar Betason, Jumat (23/10/2026). Program ini diharapkan membuka peluang bagi pegawai yang belum memiliki rumah agar dapat mengakses pembiayaan perumahan sesuai ketentuan.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Syarli Nopriansyah, mengatakan program KPR Sejahtera FLPP merupakan salah satu program prioritas dan strategis Presiden Republik Indonesia yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki rumah.
“Program ini merupakan program prioritas dan strategis dari Presiden RI. Mudah-mudahan setelah disosialisasikan, program ini dapat dimanfaatkan seluruh ASN. Jangan sampai ASN kita tidak punya rumah, karena ini peluang luar biasa,” ujar Syarli.
Menurutnya, rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap keluarga. Kepemilikan hunian tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan kehidupan keluarga yang aman dan nyaman.
Karena itu, Syarli meminta para peserta mengikuti sosialisasi dengan saksama, terutama untuk memahami mekanisme pengajuan, persyaratan, serta ketentuan pembiayaan KPR FLPP.
Ia berharap informasi mengenai program tersebut dapat diteruskan kepada rekan kerja lainnya, khususnya ASN dan PPPK yang belum memiliki rumah, sehingga semakin banyak pegawai mengetahui peluang pembiayaan perumahan yang tersedia.
Untuk memperluas akses kepemilikan rumah, Pemkot Pangkalpinang juga mengharapkan dukungan pihak perbankan, termasuk Bank Sumsel Babel, serta pengembang perumahan.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk membantu pegawai memperoleh informasi yang jelas dan mengakses program sesuai persyaratan yang berlaku.
Syarli turut berharap Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pangkalpinang membantu mendata pegawai yang belum memiliki rumah.
“Kami berharap pihak perbankan dan pengembang bisa membantu semaksimal mungkin. BKPSDM juga diharapkan membantu melalui data pegawai yang belum memiliki rumah, sehingga mereka bisa memiliki rumah melalui program ini,” katanya.
Pendataan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi pegawai yang membutuhkan hunian sekaligus mempermudah penyampaian informasi mengenai program KPR Sejahtera FLPP.
Syarli juga berharap pada akhir 2027 tidak ada lagi pegawai di lingkungan Pemkot Pangkalpinang yang belum memiliki rumah. Namun, harapan tersebut masih membutuhkan langkah konkret, koordinasi lintas pihak, serta dukungan pembiayaan dan ketersediaan hunian.
Realisasi kepemilikan rumah tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan KPR FLPP dan kemampuan masing-masing pegawai memenuhi ketentuan pembiayaan.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Pangkalpinang berharap semakin banyak ASN dan PPPK dapat memanfaatkan program KPR Sejahtera FLPP sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan kepemilikan rumah sendiri. (GM)
