Pangkas Perjalanan Dinas, Gubernur Hidayat Alihkan Rp38 Miliar untuk Program Prioritas Rakyat
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berhasil menghemat anggaran hingga Rp38 miliar melalui kebijakan pengetatan perjalanan dinas Aparatur Sipil Negara (ASN). Dana hasil efisiensi tersebut akan difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Hidayat Arsani, sejak diterapkannya kebijakan pengetatan izin perjalanan dinas, setiap usulan kegiatan luar daerah harus melalui proses evaluasi yang lebih ketat. Bahkan, seluruh pengajuan wajib mendapatkan persetujuan langsung dari gubernur untuk memastikan kegiatan tersebut benar-benar penting dan mendukung kinerja pemerintahan.
“Saya berkomitmen untuk memastikan setiap rupiah dalam APBD Kepulauan Bangka Belitung digunakan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Hidayat Arsani, Rabu (17/6/2026).
Ia menjelaskan, langkah pengendalian perjalanan dinas bukan semata-mata untuk mengurangi pengeluaran daerah, melainkan memastikan anggaran yang tersedia dapat dialokasikan pada sektor-sektor yang lebih dibutuhkan masyarakat.
Dana hasil efisiensi sebesar Rp38 miliar itu, lanjutnya, akan diarahkan untuk memperkuat program pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pengembangan sektor pendidikan, penguatan ekonomi kerakyatan, serta bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Hidayat Arsani menegaskan, pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan anggaran harus mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tepat sasaran.
“Bagi saya, efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, melainkan upaya menghadirkan pemerintahan yang lebih akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” ujar Hidayat Arsani.
Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat mendukung kebijakan efisiensi tersebut dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan publik. Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut mengawal jalannya pembangunan agar penggunaan APBD benar-benar memberikan dampak positif bagi kemajuan daerah.
Dengan langkah efisiensi yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Babel optimistis dapat meningkatkan efektivitas pembangunan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Bangka Belitung.
“Mari bersama-sama mengawal pembangunan Bangka Belitung agar semakin maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tegas Hidayat Arsani. (GM)
