PT TIMAH Libatkan Pemda dan Desa Bahas Pembaruan RIPPM di Bangka Selatan
BANGKA SELATAN, GARUDAMERDEKA.ID — PT TIMAH (Persero) Tbk kembali melanjutkan pembahasan pembaruan Dokumen Rencana Induk Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) melalui forum konsultasi publik yang digelar di Aula Kantor Wasprod PT TIMAH, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menyusun program pemberdayaan masyarakat yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat di wilayah operasional perusahaan.
Forum tersebut mempertemukan berbagai unsur strategis, mulai dari perwakilan Kementerian ESDM, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Bappeda, Dinas PUPR, DKUKMINDAG, Dinas Sosial, hingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan.
Selain itu, enam camat, 20 kepala desa, serta unsur pemuda dari KNPI Bangka Selatan turut ambil bagian dalam pembahasan guna memperkaya perspektif dan menyampaikan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Department Head Corporate Communication PT TIMAH (Persero) Tbk, Anggi Siahaan, mengatakan forum pembaruan RIPPM sebelumnya juga telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, dan wilayah operasional lainnya.
Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya pemerintah daerah dan perangkat desa yang memahami kondisi wilayah masing-masing.
“FGD penyusunan pembaruan RIPPM ini dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bangka Selatan. Ini momentum yang sangat penting untuk menyerap saran dari pemerintah daerah maupun perangkat desa yang memiliki peran strategis di wilayahnya masing-masing, sehingga bisa terintegrasi dengan program PPM yang akan dijalankan perusahaan,” kata Anggi.
Ia menambahkan, melalui diskusi yang terbuka dan konstruktif, PT TIMAH berharap program yang disusun nantinya tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam forum tersebut, terdapat tiga fokus utama pembahasan, yakni menyerap aspirasi dan gagasan lokal secara langsung, memaparkan capaian program RIPPM sebelumnya, serta menyusun pola kolaborasi yang lebih efektif antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Untuk memperdalam pembahasan, forum dibagi dalam lima pilar utama pemberdayaan masyarakat, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan pendapatan riil masyarakat, pemberdayaan kemandirian ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Hefi Nuranda, menegaskan bahwa pembaruan RIPPM harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan hanya menjadi agenda seremonial.
“Harapan kami, kegiatan FGD ini bukan sekadar seremonial, namun benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat Bangka Selatan, mendorong kemandirian masyarakat, meningkatkan taraf hidup, dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Hefi.
Ia berharap implementasi program ke depan dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara nyata, khususnya di wilayah terdampak aktivitas pertambangan, sehingga kehadiran perusahaan dapat menghadirkan manfaat yang seimbang bagi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Sumber : www.timah.com
