Sinergi Jaga Inflasi dan Kesejahteraan Rakyat, Pemprov Babel Dukung Penuh PKG dan Pembangunan 3 Juta Rumah
PANGKALPINANG — Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) terus menunjukkan keseriusannya dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok dan mendukung agenda strategis nasional demi kesejahteraan masyarakat.
Komitmen ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin (30/6/2025), dan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk.
Rapat yang melibatkan kementerian/lembaga terkait dan seluruh pemerintah daerah ini juga membahas perkembangan pelaksanaan dua program unggulan pemerintah pusat, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang digagas Kementerian Kesehatan, serta program pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian PUPR.
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Belitung, Fery Afriyanto, mewakili Gubernur Hidayat Arsani, menyampaikan bahwa Pemprov Babel telah menjalankan berbagai strategi konkret dalam rangka menekan laju inflasi serta meningkatkan pelayanan dasar masyarakat.
“Kami mendukung penuh arahan pemerintah pusat dan terus memperkuat sinergi lintas sektor demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Bangka Belitung,” ujar Fery.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Bangka Belitung mengalami kenaikan 0,65% pada minggu keempat Juni 2025 dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh lonjakan harga beberapa komoditas utama, yaitu daging ayam ras, cabai rawit, dan daging sapi.
“Komoditas yang menjadi faktor pemicu naiknya IPH ini perlu diwaspadai karena memiliki kontribusi besar terhadap inflasi daerah,” tutur Amalia.
Menghadapi kondisi tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menegaskan bahwa pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan pengendalian harga pangan, termasuk bantuan pangan langsung, operasi pasar murah, dan distribusi pangan strategis.
Sementara itu, hasil pemantauan Kantor Staf Presiden (KSP) menunjukkan bahwa beberapa komoditas seperti beras medium dan minyak goreng bersubsidi (Minyakita) masih terjaga kestabilannya di Provinsi Babel.
Sorotan lain dalam rapat adalah perkembangan pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang menjadi salah satu dari delapan program quick win Kementerian Kesehatan RI.
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyebut bahwa secara nasional program PKG telah menjangkau lebih dari 11 juta peserta. Di Bangka Belitung sendiri, per 28 Juni 2025, tercatat 59.468 peserta yang telah melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan, dari total sasaran sebanyak 1.550.821 jiwa.
“Bangka Belitung saat ini menempati peringkat ke-14 secara nasional dalam pelaksanaan PKG,” terang Menkes.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), serta mengeluarkan surat edaran resmi untuk mempercepat pelaksanaan PKG di berbagai lini, seperti sekolah dan posyandu.
Pada sektor permukiman dan perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan dan Kawasan Permukiman (Ditjen PKP) Kementerian PUPR mengingatkan pentingnya percepatan program pembangunan 3 juta unit rumah secara nasional.
Beberapa langkah yang dibutuhkan untuk mendukung program ini antara lain:
Percepatan penerbitan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan),
Penyederhanaan dan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),
Alokasi APBD untuk rumah tidak layak huni (RTLH),
Kolaborasi dengan CSR dan dunia usaha.
Menanggapi hal tersebut, Fery Afriyanto menegaskan bahwa Pemprov Babel siap menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan program perumahan tersebut.
“Pemprov Babel siap mendukung peningkatan capaian PKG dan percepatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat melalui penguatan regulasi, alokasi anggaran, dan kolaborasi lintas sektor,” tegasnya.
Rapat ini menjadi bagian dari agenda nasional rutin dalam menjaga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memastikan efektivitas pelaksanaan program prioritas nasional.
Dengan semangat kolaborasi dan keberlanjutan, Pemprov Babel optimistis dapat menjaga kestabilan harga, memperluas jangkauan layanan kesehatan, serta mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kunci suksesnya program ini adalah sinergi dan aksi nyata di lapangan. Kami terus mendorong OPD terkait dan pemda kabupaten/kota untuk bergerak cepat dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat,” pungkas Fery.
(Shin)
