Pemkab Bangka Selatan Genjot Program Koperasi Merah Putih, Bangun Ekonomi Desa
BANGKA SELATAN – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan (Basel) tengah menggiatkan persiapan pelaksanaan sosialisasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sebuah program nasional yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pengembangan koperasi berbasis desa yang inklusif dan mengedepankan semangat gotong royong.
Dasar pelaksanaan program ini merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang percepatan pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan, Anshori, melalui Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Mukti Agusmam, menyampaikan bahwa sosialisasi akan dilakukan secara bertahap di seluruh kecamatan.
Fokus utamanya adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang manfaat koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun kekuatan ekonomi dari desa. Kami di tingkat daerah berkomitmen memastikan proses berjalan tepat sasaran, dimulai dari Musyawarah Desa Khusus hingga pembentukan badan hukum koperasi,” ujar Mukti pada Jumat (18/4/2025).
Program Koperasi Merah Putih menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, sebagai motor penggerak ekonomi desa.
Di Kabupaten Bangka Selatan, program ini diharapkan menjadi solusi nyata atas berbagai tantangan ekonomi pedesaan seperti keterbatasan akses modal, kesenjangan ekonomi, dan dominasi tengkulak dalam distribusi hasil pertanian dan perikanan.
Melalui koperasi, masyarakat desa didorong untuk lebih mandiri dalam mengelola potensi dan sumber daya alam lokal. Diharapkan, koperasi mampu memperpendek rantai pasok, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperkuat posisi tawar petani dan nelayan.
Pemerintah daerah juga akan mendorong koperasi untuk mengembangkan unit-unit usaha strategis seperti gerai sembako, apotek desa, klinik kesehatan, cold storage, hingga layanan logistik yang mendukung distribusi barang secara efisien dan merata.
Sosialisasi program ini akan dilakukan secara masif dengan memanfaatkan media digital, media sosial, dan pendekatan komunitas. Pemerintah akan melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, serta kelompok rentan agar seluruh elemen desa ikut serta secara aktif.
“Kami ingin memastikan semua lapisan masyarakat memahami dan ikut terlibat. Ini bukan program eksklusif, tetapi gerakan bersama menuju kemandirian ekonomi desa,” tambah Mukti.
Dalam upaya percepatan legalitas koperasi, Pemkab Bangka Selatan akan menggandeng notaris pembuat akta koperasi (NPAK) dan mengintegrasikan data pendirian koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Langkah ini diharapkan mampu menciptakan proses yang cepat, transparan, dan akuntabel.
“Bangka Selatan harus menjadi contoh sukses bagaimana koperasi menjadi tulang punggung ekonomi desa. Ini bukan sekadar program, tetapi gerakan besar untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dari desa,” pungkasnya. (Eboy)
