Kerja Keras! DPRD Bangka Selatan Sampaikan 46 Rekomendasi Kritis ke Bupati Basel
BANGKA SELATAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan resmi menyerahkan 46 poin rekomendasi kepada Bupati terkait evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD pada Selasa, 22 April 2025.
Ketua DPRD, Erwin Asmadi, menegaskan bahwa rekomendasi ini disusun berdasarkan evaluasi menyeluruh oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten selama satu tahun anggaran.
“Kami mengapresiasi berbagai capaian yang diraih pemerintah daerah, namun banyak hal juga yang perlu segera diperbaiki, khususnya dalam pelayanan publik, pengelolaan keuangan, dan pemerataan pembangunan,” ungkap Erwin.
DPRD memberikan perhatian khusus terhadap kondisi infrastruktur sektor publik, khususnya fasilitas kesehatan. Gedung RSUD Junjung Besaoh dan sejumlah Puskesmas Pembantu (Pustu) di desa-desa dinilai membutuhkan rehabilitasi. RSUD juga diminta segera melengkapi alat medis utama seperti peralatan ruang operasi, laboratorium, radiologi, serta pembaruan armada ambulans.
Sorotan Infrastruktur dan Pelayanan Kesehatan
Tak hanya itu, kekurangan tenaga medis di RSUD Junjung Besaoh dan RSU Kriopanting juga disebut sebagai hambatan serius dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
Realisasi PAD Hanya 51 Persen, DPRD Desak Evaluasi
DPRD menyoroti realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024 yang hanya mencapai Rp 42,59 miliar dari target Rp 83,41 miliar atau sekitar 51,06 persen. Hal ini dianggap sebagai bukti lemahnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
“Ke depan, proyeksi PAD harus lebih realistis dan berdasarkan potensi riil daerah, agar tidak menciptakan ekspektasi yang keliru,” ujar Erwin.
Belanja Pegawai dan Perizinan Jadi Catatan Penting
Belanja pegawai yang mendekati 50 persen dari total anggaran juga dikritik DPRD, terutama setelah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). DPRD meminta agar anggaran dikelola lebih efisien tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan.
