Anggaran Rp26,29 Miliar, PT LAS Garap Enam Titik KNMP di Bangka Selatan
TOBOALI, GARUDAMERDEKA.ID — Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) tahun 2026 di Kabupaten Bangka Selatan mulai berjalan dengan total anggaran mencapai Rp26,29 miliar. Dari tujuh titik pembangunan yang tersebar di empat kecamatan, enam titik dikerjakan oleh PT Laksana Aneka Sarana (PT LAS).
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Bangka Selatan, Dedi Yunihardi, membenarkan keterlibatan PT LAS sebagai kontraktor pelaksana proyek tersebut.
“Benar, PT LAS bertindak sebagai kontraktor pelaksana di Bangka Selatan. Dari keseluruhan paket, enam titik dikerjakan oleh PT LAS,” ujar Dedi, Jumat (23/10/2026).
Proyek strategis ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas nelayan, mulai dari pabrik es, shelter pendaratan ikan, kios perbekalan, hingga fasilitas tambatan perahu.
Pembangunan tersebut tersebar di Kecamatan Toboali, Tukak Sadai, Lepar, dan Kepulauan Pongok.
Berdasarkan data progres pengerjaan, pembangunan di Desa Tanjung Sangkar, Kecamatan Lepar, mencatat capaian tertinggi sebesar 42,77 persen dengan alokasi anggaran Rp4,24 miliar.
Di Kecamatan Toboali, pembangunan di Desa Kepoh dengan anggaran Rp2,92 miliar mencapai progres 37,65 persen. Sementara itu, pembangunan di Desa Serdang senilai Rp3,36 miliar mencapai 30,58 persen, sedangkan Kelurahan Tanjung Ketapang dengan anggaran Rp2,69 miliar mencatat progres 11,73 persen.
Selanjutnya, pembangunan di Desa Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, memiliki alokasi anggaran Rp4,67 miliar dengan progres 31,24 persen.
Adapun di Desa Celagen, Kecamatan Kepulauan Pongok, pembangunan menyerap anggaran Rp4,80 miliar dengan progres pengerjaan sebesar 17,74 persen.
Persiapan pelaksanaan proyek ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Bupati Bangka Selatan. Pertemuan tersebut dihadiri Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dr. Ade Tajudin Sutiawarman, Anggota Komisi IV DPR RI Daerah Pemilihan Bangka Belitung Melati, Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid, serta Wakil Bupati Debby Vita Dewi.
Pengawasan pembangunan juga melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Kejaksaan Agung, BPKP Pusat, Bappisus, konsultan pengawas, dan jajaran direksi penyedia jasa.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, menjaga kualitas pekerjaan, serta selesai tepat waktu.
Melalui program KNMP, pemerintah menargetkan tersedianya fasilitas yang dapat menunjang kegiatan nelayan, mulai dari penanganan hasil tangkapan hingga kelancaran distribusi logistik perikanan.
Pembangunan ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Bangka Selatan. (GM)
