Bupati Riza Tegaskan ASN, TNI, Polri dan Kejaksaan Wajib Netral di Pilkades Bangka Selatan 2026
TOBOALI, GARUDAMERDEKA.ID – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar pengarahan kepada para calon kepala desa (cakades) sekaligus penandatanganan Pakta Integritas menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Gunung Namak, Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan, Jumat (3/7/2026), diikuti 27 calon kepala desa yang akan bertarung di tujuh desa. Sesuai jadwal, masa kampanye akan dimulai pada 8 Juli 2026, sedangkan pemungutan suara dilaksanakan pada 14 Juli 2026.
Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid, mengatakan pengarahan dan penandatanganan Pakta Integritas merupakan inisiatif Forkopimda untuk memastikan pelaksanaan Pilkades berlangsung dengan menjunjung tinggi moral, etika, serta nilai-nilai demokrasi.
“Kita ingin menciptakan Pilkades yang bermoral dan beretika. Harapan kami, Pilkades serentak di Kabupaten Bangka Selatan dapat berjalan aman, damai, dan menghasilkan kepala desa yang benar-benar menjadi pilihan masyarakat,” ujar Riza.
Ia menegaskan, seluruh unsur Forkopimda berkomitmen menjaga netralitas selama tahapan Pilkades. Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri hingga Kejaksaan diminta tidak terlibat dalam politik praktis maupun memberikan dukungan kepada calon tertentu.
“Tadi Forkopimda sudah sepakat, termasuk PNS, TNI, Polri dan pihak Kejaksaan, semuanya harus netral. Kalau ada oknum-oknum yang bermain, silakan segera laporkan kepada kami. Kami akan menindaklanjutinya karena kami ingin memberikan hak sepenuhnya kepada rakyat untuk memilih calon kepala desanya sendiri,” tegas Riza.
Riza juga mengingatkan seluruh calon kepala desa agar menjalankan kampanye secara santun, menjaga etika politik, serta menghindari tindakan yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat.
“Berpilkadeslah dengan moral, etika, santun, ceria dan meriah. Jangan sampai saling menjatuhkan atau saling sikut. Kalau memang sudah menjadi hak seseorang untuk terpilih, tentu masyarakat yang akan menentukan,” kata Riza.
Untuk menjamin keamanan selama proses Pilkades, Forkopimda bersama aparat keamanan akan melakukan pemantauan di seluruh tahapan, termasuk saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
“Insya Allah kalau ada waktu, Forkopimda juga akan ikut memantau di TPS-TPS. Sampai hari ini belum ada indikasi gangguan yang menonjol, tetapi tetap kita petakan, pantau dan kontrol agar seluruh proses berjalan kondusif,” tutur Riza.
Menurut Riza, koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pihak terkait akan terus diperkuat guna memastikan pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 berlangsung aman, damai, tertib, serta menghasilkan kepala desa yang benar-benar dipilih oleh masyarakat.
“Mudah-mudahan Pilkades ini berjalan dengan baik, aman, damai dan kondusif sampai penetapan kepala desa terpilih nantinya,” pungkas Riza. (GM)
