DPRD Babel Turun ke Teluk Uber, Maryam Minta Aktivitas Tambang Dihentikan hingga Persoalan Tuntas

BANGKA, GARUDAMERDEKA.ID – Polemik rencana penambangan pasir laut oleh PT Berkah Bermuda Energi (BBE) di kawasan Teluk Uber, Sungailiat, Kabupaten Bangka, terus bergulir. Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Maryam, meminta agar tidak ada aktivitas pertambangan sebelum seluruh persoalan diselesaikan, termasuk penolakan masyarakat, kelengkapan perizinan, serta kesesuaian tata ruang laut.
Penegasan tersebut disampaikan Maryam saat bersama anggota Pansus DPRD Babel dari daerah pemilihan Kabupaten Bangka, Zarril Khifarri, turun langsung meninjau kawasan Pantai Teluk Uber, Jumat (20/11/2026).
Kunjungan itu merupakan tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Babel sehari sebelumnya. Dalam peninjauan tersebut, keduanya melihat langsung titik yang direncanakan menjadi lokasi pertambangan sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat.
Audiensi di lokasi berlangsung cukup dinamis dan diwarnai perdebatan antara kelompok masyarakat yang mendukung dan menolak rencana penambangan pasir laut.
Salah seorang nelayan, Firdaus, disebut menyatakan dukungan terhadap rencana pertambangan. Sementara masyarakat yang menolak menyampaikan keberatan dan berkoordinasi dengan Lembaga Investigasi Negara (LIN) Babel untuk mengawal persoalan tersebut.
Maryam mengatakan, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dalam menyikapi sebuah rencana kegiatan. Namun, ia mengingatkan agar perbedaan tersebut tidak sampai memicu konflik dan merusak keharmonisan antarwarga.
Menurutnya, masyarakat yang mendukung maupun menolak sama-sama memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan argumentasi.
“Pro dan kontra itu biasa. Setuju atau menolak juga dialami di beberapa rencana penambangan lainnya. Tapi bagi pihak yang menolak, dia memiliki hak untuk keberatan. Dan biasanya aktivitas penambangan itu tidak akan dilakukan ketika masih ada penolakan,” kata Maryam di hadapan masyarakat.
Ia menegaskan, rencana pertambangan di Teluk Uber tidak boleh hanya dilihat dari kepentingan sektor perikanan atau nelayan. Sebab, kawasan tersebut juga menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat lainnya, seperti pariwisata, UMKM, dan usaha kuliner.
“Di sini bukan hanya nelayan, tapi seluruh aktivitas ekonomi yang terdampak seperti pariwisata. Terus ekonomi UMKM. Artinya bukan hanya satu kelompok yang dipertimbangkan,” ujarnya.
**Minta Tata Ruang Laut Dievaluasi**
Maryam mengungkapkan, DPRD Babel saat ini tengah mendorong evaluasi tata ruang laut melalui revisi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Menurutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyurati Pemerintah Provinsi Babel untuk mengevaluasi tata ruang laut yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
Karena itu, momentum revisi RZWP3K harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk kembali mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk mempertimbangkan keberlanjutan sektor perikanan tangkap, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya.
“Kami sedang melakukan pembahasan revisi RZWP3K. KKP sudah menyurati Pemerintah Bangka Belitung untuk mengevaluasi seluruh tata ruang yang sudah tidak relevan lagi terhadap kebutuhan masyarakat saat ini. Ini momentum yang tepat bagi pemerintah daerah Babel untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dalam mengajukan revisi,” katanya.
Ia menjelaskan, kawasan yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona pertambangan masih memungkinkan untuk diusulkan perubahan peruntukan apabila dinilai lebih mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.
**Titik Tambang 20,04 Hektare Perlu Ditelisik**





