BangkaBangka BelitungBerandaBerita

DPRD Babel Turun ke Teluk Uber, Maryam Minta Aktivitas Tambang Dihentikan hingga Persoalan Tuntas

Selain tata ruang, Maryam juga menyoroti rencana titik penambangan yang disebut mencakup sekitar 20,04 hektare.

Menurutnya, lokasi tersebut perlu diteliti kembali untuk memastikan kesesuaiannya dengan zona pertambangan maupun status kawasan sedimentasi.

“Lebih kurang 20,04 hektare yang akan jadi titik koordinat itu perlu ditelisik kembali apakah itu masuk di dalam tata ruang pertambangan atau tidak. Apakah itu termasuk dalam kawasan sedimen atau tidak? Karena secara aturan regulasi, pemanfaatan pengelolaan pasir itu hanya diperbolehkan bagi yang mengalami sedimen untuk memudahkan alur lewat,” jelas Maryam.

Ia meminta pemerintah daerah melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan penelaahan terhadap dokumen lingkungan dan perizinan perusahaan.

Hasil pemeriksaan tersebut, kata dia, harus disampaikan secara transparan kepada masyarakat. Termasuk mengenai potensi dampak pertambangan, skema kompensasi, serta keterlibatan seluruh sektor yang berpotensi terdampak.

“Apakah perusahaan itu sudah menyampaikan efek dari pertambangan secara terbuka? Kemudian skema kompensasi seperti apa, itu dibuat secara tertulis atau tidak? Sudah bertemu dengan semua sektor yang terdampak belum, misalnya penguat pariwisata termasuk para penguat usaha kuliner di wilayah tersebut,” tegasnya.

**AMDAL dan PKKPRL Jadi Sorotan**

Maryam menyebutkan, dalam RDP pada 19 November 2026, DPRD Babel telah mengusulkan agar perusahaan membuka dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Selain itu, DPRD juga meminta evaluasi terhadap kesesuaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang telah diterbitkan.

Baca juga  Peduli Korban Kebakaran Serdang, Yogi Maulana Bantu Rp100 Juta, 10 Tangki Air dan 5 Ton Beras

Menurutnya, seluruh dokumen dan aspek perizinan harus ditelaah secara menyeluruh sebelum perusahaan menjalankan aktivitas pertambangan.

Ia menegaskan, DPRD telah meminta agar tidak ada aktivitas penambangan sampai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat benar-benar mendapatkan penyelesaian.

“Jika penolakan ini masif dan masih belum sepakat tentunya kami sudah meminta tidak ada aktivitas penambangan apa pun sampai clear and clean persoalan ini,” katanya.

Maryam menambahkan, kehadiran DPRD di Teluk Uber bukan untuk membela kelompok yang mendukung ataupun memenangkan kelompok yang menolak. DPRD hadir untuk menghimpun seluruh aspirasi sebagai bahan kajian dan tindak lanjut kepada pemerintah.

Ia pun meminta kedua kelompok masyarakat menyampaikan argumentasi berdasarkan data dan bukti sehingga pembahasan tidak berkembang menjadi konflik sosial.

“Kami menghormati bagi yang pro. Saya juga menghormati bagi yang menolak. Hari ini kami hadir ingin memberi gambaran bahwa kita jangan ribut. Pro dan kontra itu biasa,” ujarnya.

Seluruh aspirasi dari masyarakat yang mendukung maupun menolak, lanjutnya, akan dibawa secara bersamaan untuk menjadi bahan kajian dan evaluasi, termasuk dalam mendorong pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan terkait rencana pertambangan pasir laut di Teluk Uber.

“Kami tugasnya membawa aspirasi. Dua data ini tentu akan dibawa bersamaan untuk dijadikan kajian dan penilaian,” tutup Maryam. (GM)

Laman sebelumnya 1 2

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!