BangkaBangka BelitungBerandaBeritaPangkalpinang

Laut Teluk Uber Terancam, Maryam Desak Pemerintah Evaluasi Izin dan RZWP3K

Pariwisata Pesisir Ikut Terancam
Maryam juga menyoroti potensi dampak aktivitas penambangan terhadap sektor pariwisata Kabupaten Bangka.

Ia menyebut kawasan Tanjung Pesona, Matras, Teluk Uber hingga Tongaci sebagai kawasan pesisir yang memiliki daya tarik wisata dan perlu dijaga keberlanjutannya.

Menurutnya, penambangan pasir laut berpotensi menyebabkan kekeruhan air dan sedimentasi yang dapat memengaruhi kualitas lingkungan serta daya tarik wisata bahari.

Maryam turut mempertanyakan kesesuaian skema penambangan dengan ketentuan pemanfaatan pasir laut akibat sedimentasi.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari KKP, pemanfaatan pasir laut akibat sedimentasi dapat dilakukan pada kawasan yang mengalami penumpukan pasir, misalnya terbentuknya beting di perairan.

Namun, ia mempertanyakan apabila aktivitas penambangan justru dilakukan pada kawasan laut dan pesisir yang masih dalam kondisi baik.

“Yang ditambang mereka itu adalah laut yang bagus, pesisir yang bagus, bukan akibat sedimentasi. Nah, ini yang perlu menjadi alasan kita ke pemerintah pusat agar dievaluasi,” ungkapnya.

Karena itu, Maryam meminta pemerintah memastikan dasar, tujuan, dan kesesuaian aktivitas penambangan dengan ketentuan yang berlaku.
Dorong Evaluasi RZWP3K

Tak hanya perizinan, Maryam juga mendorong evaluasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Babel.

Baca juga  Didit: Hak DPRD Tak Boleh Diintervensi, Soal Wagub Babel Serahkan ke Hakim

Menurutnya, pembahasan revisi RZWP3K yang sedang berjalan harus menjadi momentum untuk menyelaraskan kembali pengaturan zonasi pesisir dengan kepentingan masyarakat, wilayah tangkap nelayan, serta pengembangan pariwisata.

Ia menjelaskan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang RZWP3K sebelumnya telah mengatur zonasi perairan Pulau Bangka, termasuk kawasan pertambangan pada wilayah laut hingga 12 mil.

Namun, perkembangan regulasi setelah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi kebijakan tata ruang pesisir.

Maryam berharap revisi RZWP3K tidak hanya berorientasi pada pengaturan pemanfaatan sumber daya laut, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat yang menggantungkan hidup dari kawasan pesisir.

Menutup penyampaiannya, Maryam kembali menegaskan dukungan terhadap aspirasi masyarakat Teluk Uber.

Ia berharap DPRD Babel segera menindaklanjuti penolakan tersebut melalui rekomendasi resmi kepada pemerintah pusat agar perizinan dan tata ruang aktivitas penambangan pasir laut di Teluk Uber dievaluasi secara menyeluruh.

Dengan demikian, perlindungan ekosistem laut, keberlangsungan mata pencaharian nelayan, dan masa depan pariwisata pesisir dapat menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pemanfaatan ruang laut di Bangka Belitung. (GM)

Laman sebelumnya 1 2

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!