Transformasi Bisnis Berbuah Kinerja Positif, PT TIMAH Perkuat Tata Kelola Kemitraan

Penyusunan Partner Supply Traceability Matrix merupakan bagian dari penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas rantai pasok bijih timah, sekaligus langkah implementatif pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2026 tentang Percepatan Perbaikan Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Regulasi ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk memproduksi dan menyerap hasil produksi mitra di atas kuota RKAB selama satu tahun secara bersyarat di wilayah Belitung, dengan tetap memperhatikan persyaratan legalitas administratif serta pengawasan surveyor independen.
Penguatan tata kelola kemitraan ini juga sejalan dengan dukungan Pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertambangan nasional khususnya dalam mendorong penataan dan penguatan mekanisme kerja sama pertambangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain memperkuat ketertelusuran pasokan, PT TIMAH juga melanjutkan penyesuaian sistem tata kelola pertambangan berdasarkan ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk penataan struktur biaya jasa pertambangan bagi mitra.
“Secara paralel, Direktorat Operasi menindaklanjuti tujuh poin penyesuaian sistem tata kelola terkait ketentuan Kementerian ESDM, menata struktur biaya jasa pertambangan yang adil bagi mitra, serta memacu pengembangan tambang primer di Batubesi (Belitung) dan Paku (Bangka),” jelas Handy.
Perusahaan juga mengakselerasi pengembangan tambang primer di Batubesi, Belitung, dan Paku, Bangka, untuk mendukung keberlanjutan produksi.
Di sisi lain, perusahaan terus mengembangkan kemitraan dengan penambang rakyat melalui penguatan kapasitas kelembagaan salah satunya melalui koperasi. Para mitra juga mendapatkan pembinaan terkait tata niaga, manajemen produksi, keselamatan kerja, hingga fasilitasi pengurusan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Selain itu, perusahaan melanjutkan pembenahan tata kelola pertambangan dan pengamanan wilayah izin usaha pertambangan (IUP). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan bijih berasal dari jalur legal sekaligus menekan kebocoran sumber daya melalui aktivitas pertambangan tanpa izin.
Melalui berbagai langkah tersebut, PT TIMAH berupaya membangun ekosistem kemitraan pertambangan yang lebih tertata, dengan tetap memperhatikan keberlanjutan usaha, kepatuhan terhadap regulasi, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta meningkatkan kontribusi Perusaahan. (*)





