Bangka BelitungBerandaBeritaEkonomiPangkalpinang

Antisipasi Lonjakan Harga Pangan, Pemkot Pangkalpinang Perkuat Koordinasi Lintas OPD

“Pemkot Pangkalpinang akan terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah untuk memastikan perkembangan harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan tetap terpantau. Langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini agar gejolak harga dapat dikendalikan dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Menurut Juhaini, selain pengendalian inflasi, Pemkot Pangkalpinang juga mencermati sejumlah kebijakan strategis pemerintah pusat yang berkaitan langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Di antaranya kebijakan penetapan Upah Minimum Tahun 2027, penguatan perlindungan sosial, serta dukungan terhadap pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

“Kami juga akan mencermati kebijakan pemerintah pusat terkait penetapan Upah Minimum Tahun 2027, penguatan perlindungan sosial, serta dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah. Seluruhnya membutuhkan sinergi dan kesiapan perangkat daerah sesuai tugas dan kewenangannya,” kata Juhaini.

Terkait kebijakan upah minimum, koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Tenaga Kerja, perlu diperkuat guna mencermati kebijakan pemerintah pusat dan mempersiapkan pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca juga  Pemetaan Kompetensi ASN, Pemkot Pangkalpinang Siapkan Penempatan Pegawai Lebih Tepat

Sementara itu, dalam sektor perlindungan sosial, pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dan evaluasi agar program bantuan serta intervensi pemerintah benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga daya beli.

Dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah juga menjadi agenda yang perlu diperhatikan melalui koordinasi lintas perangkat daerah, dengan mempertimbangkan kewenangan dan kapasitas pemerintah daerah.

Melalui hasil koordinasi tersebut, Pemkot Pangkalpinang berkomitmen memperkuat sinergi antar-OPD dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Prinsipnya, pemerintah daerah harus hadir melalui kebijakan yang terukur dan langkah konkret, sehingga stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga dan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya. (GM)

Laman sebelumnya 1 2

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!