Audiensi di DPRD Babel, Pertamina Janji Normalisasi LPG 3 Kg
PANGKALPINANG, GARUDA MERDEKA.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memastikan pasokan LPG 3 kilogram atau gas melon di wilayah Bangka Belitung akan kembali normal mulai 5 Februari 2026.
Kepastian ini disampaikan usai audiensi penanganan kelangkaan LPG 3 kg yang digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Babel, Senin (2/2/2026).
Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, mengatakan audiensi tersebut menghasilkan sejumlah kesimpulan penting, salah satunya komitmen Pertamina untuk menormalkan distribusi LPG 3 kg di seluruh wilayah Bangka Belitung.
“Alhamdulillah, audiensi hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih kepada para pedagang kaki lima, Pertamina, serta jajaran Pemerintah Provinsi Babel, termasuk masukan dari Staf Khusus Gubernur Babel, Bapak Ahmad Sopian, sehingga terbangun diskusi yang konstruktif dalam menyikapi kelangkaan LPG 3 kilogram,” ujar Didit.
Didit menjelaskan, normalisasi distribusi LPG 3 kg tersebut harus disertai dengan penyaluran yang tepat sasaran sesuai peruntukannya, agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Selain itu, DPRD Babel juga mendorong pembentukan tim pengawasan terpadu untuk mengawal distribusi LPG bersubsidi di lapangan. Tim ini nantinya akan melibatkan aparat penegak hukum (APH), seperti kepolisian dan kejaksaan, sebagai bagian dari pengawasan eksekutif.
“Pengawasan ini penting agar tidak terjadi lagi penyimpangan. LPG 3 kilogram harus sampai kepada masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro yang berhak menerimanya,” tegasnya.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Babel juga menerima penjelasan dari Joint Management (JM) Pertamina yang memastikan stok LPG 3 kg menjelang Ramadan hingga Idulfitri berada dalam kondisi aman.
Terkait harga, Didit menekankan perlunya kepastian hukum mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 kg. Menurutnya, regulasi yang jelas sangat dibutuhkan agar tidak memberatkan agen, khususnya yang menyalurkan LPG ke wilayah terpencil dengan tantangan geografis dan biaya distribusi yang tinggi.
Sebagai solusi jangka panjang, DPRD Babel bersama Gubernur Babel berencana mendesak pemerintah pusat untuk membangun kilang atau depo penampungan LPG baru di Bangka Belitung. Langkah ini dinilai strategis mengingat kondisi wilayah kepulauan yang kerap terdampak cuaca ekstrem.
“Dengan adanya kilang atau depo LPG baru, kami berharap persoalan kelangkaan LPG 3 kilogram tidak terus berulang, sehingga keamanan stok dan kenyamanan masyarakat dapat terjamin,” pungkas Didit. (YG)
