Satu Data Pangkalpinang Diperkuat, Diskominfo Benahi Metadata Statistik OPD
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID — Pemerintah Kota Pangkalpinang terus memperkuat penerapan Satu Data Pangkalpinang dengan membenahi tata kelola data di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan.
Langkah tersebut dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Pangkalpinang melalui pelatihan pengelolaan metadata statistik yang digelar di Balai Besar Betason, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti para pengelola data dari OPD dan kecamatan. Mereka mendapatkan pembekalan mengenai pentingnya metadata dalam memastikan data pemerintah daerah memiliki standar, definisi, sumber, serta metode yang jelas.
Sekretaris Diskominfo Kota Pangkalpinang, Zulfahmi, mengatakan kualitas data menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Karena itu, penerapan Satu Data Pangkalpinang harus didukung data yang akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Data yang akurat dan terpadu adalah nyawa dari setiap perencanaan pembangunan. Kita ingin memastikan tidak ada lagi kebijakan yang dibangun di atas asumsi,” ujar Zulfahmi.
Menurutnya, Satu Data Pangkalpinang tidak sekadar berbicara mengenai pengumpulan data dari masing-masing perangkat daerah. Data yang dihasilkan juga harus memiliki standar yang sama sehingga dapat digunakan dan dibagipakaikan lintas sektor.
Untuk memperkuat pemahaman tersebut, Diskominfo menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pangkalpinang dalam memberikan pendampingan teknis kepada para pengelola data.
Narasumber BPS Kota Pangkalpinang, Livio Mayesta, memberikan materi mengenai tiga komponen penting metadata statistik, yakni metadata kegiatan, metadata variabel dan metadata indikator.
Melalui materi tersebut, para produsen data diharapkan mampu menyajikan data yang tidak hanya tersedia dalam bentuk angka, tetapi juga dilengkapi informasi yang menjelaskan sumber, definisi dan proses pembentukannya.
Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kota Pangkalpinang, Darima, mengatakan penguatan metadata merupakan bagian penting dalam mewujudkan Satu Data Pangkalpinang.
Ia menilai standardisasi metadata akan membantu mengurangi perbedaan data antarinstansi sekaligus memudahkan integrasi dan pemanfaatan data pemerintah daerah.
“Data yang dihasilkan masing-masing perangkat daerah harus memiliki standar sehingga bisa digunakan bersama. Ini menjadi bagian dari upaya kita memperkuat Satu Data Pangkalpinang,” kata Darima.
Dengan penguatan tata kelola tersebut, Diskominfo berharap sekat atau silo data antarinstansi dapat semakin dikurangi. Data dari berbagai sektor diharapkan dapat terintegrasi dan menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.
Satu Data Pangkalpinang pun diarahkan tidak hanya menjadi sistem pengumpulan informasi, tetapi menjadi fondasi bagi pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang lebih terukur dan berbasis data. (GM)
