Krisis BBM Makin Parah, DPRD Babel Desak Pertamina Bertindak Cepat
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin memprihatinkan. Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terus terjadi dan berdampak terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan masyarakat.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Didit Sri Gusjaya, mendesak PT Pertamina segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan pasokan dan distribusi BBM.
Didit menegaskan, persoalan kelangkaan BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena telah merugikan masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari pelaku UMKM, pengemudi ojek online, nelayan, hingga warga yang bergantung pada kendaraan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Saya minta kepada pihak Pertamina supaya masalah ini diselesaikan secepat mungkin dan segera dilaporkan ke pusat. Kalau dibiarkan, korbannya banyak, mulai dari UMKM, pengemudi ojek online, sampai masyarakat umum,” kata Didit kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).
Ia mengungkapkan, di tengah krisis BBM, muncul dugaan praktik penjualan BBM di luar jalur resmi dengan harga mencapai sekitar Rp20 ribu per liter. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani masyarakat yang sudah kesulitan memperoleh bahan bakar.
Untuk memastikan persoalan tersebut mendapat perhatian serius, Didit mengaku telah melakukan video call dengan General Manager Pertamina. Dalam komunikasi itu, ia memperlihatkan langsung antrean panjang di sejumlah SPBU di Bangka Belitung sekaligus memperdengarkan keluhan masyarakat yang harus menunggu berjam-jam demi mendapatkan BBM.
“Saya langsung perlihatkan antreannya. Beliau juga mendengar keluhan masyarakat yang sudah menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM,” ujar Didit
Didit mengatakan dampak krisis BBM kini telah dirasakan di berbagai sektor. Ia bahkan menyaksikan sendiri dua sepeda motor mogok di depan rumahnya akibat kehabisan bahan bakar. Pemilik kendaraan terpaksa berjalan kaki untuk mengantar anak ke sekolah karena tidak berhasil mendapatkan BBM.
“Artinya dampak antrean dan kelangkaan BBM ini sudah dirasakan semua sektor. Ada yang tidak bisa bekerja, ada anak yang terlambat bahkan tidak bisa sekolah karena tidak mendapatkan BBM,” tutur Didit.
Menurut Didit, langkah paling mendesak saat ini adalah menormalkan kembali pasokan dan distribusi BBM di Bangka Belitung. Ia menegaskan, kewenangan penyelesaian persoalan tersebut berada di tangan Pertamina sehingga perusahaan harus segera mengambil tindakan nyata.
Selain mempercepat distribusi, Didit juga mendorong evaluasi sistem pelayanan di SPBU. Salah satu usulan yang disampaikan adalah pemisahan jalur antrean antara kendaraan masyarakat umum dan kendaraan pengerit agar distribusi BBM lebih tertib, efektif, dan tepat sasaran.
“Yang jelas saya minta kondisi ini segera dinormalkan karena yang memiliki kewenangan adalah Pertamina,” tegas Didit.
Didit turut menyoroti penyaluran BBM subsidi bagi nelayan yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia berharap persoalan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi BBM di Bangka Belitung.
DPRD Bangka Belitung berharap Pertamina bersama pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri krisis BBM, mengurai antrean di SPBU, serta memastikan pasokan energi kembali normal sehingga aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah dapat berjalan tanpa hambatan. (GM)
