BPJS, Bantuan Nelayan dan Air Bersih Jadi Sorotan Reses Rina Tarol di Desa Pasir Putih
BANGKA SELATAN, GARUDAMERDEKA.ID — Persoalan tunggakan BPJS, bantuan radar kapal nelayan hingga kebutuhan air bersih menjadi sorotan utama dalam kegiatan Reses Masa Sidang II Tahun Sidang II 2026 yang digelar Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol di Desa Pasir Putih, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Minggu (17/5/2026).
Kegiatan reses tersebut dihadiri masyarakat, tokoh masyarakat serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mendengarkan langsung berbagai aspirasi warga.
Salah satu warga, Feri Renaldi, menyampaikan persoalan air bersih yang hingga kini masih menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Desa Pasir Putih. Selain itu, ia juga mengeluhkan persoalan tunggakan BPJS yang dinilai cukup membebani masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Rina Tarol mengatakan aspirasi masyarakat terkait air bersih dan BPJS akan menjadi perhatian dan akan dikoordinasikan bersama instansi terkait.
“Semua aspirasi masyarakat akan kita tampung dan kita perjuangkan agar bisa mendapatkan solusi terbaik,” ujar Rina Tarol.
Selain persoalan BPJS dan air bersih, perwakilan nelayan Pasir Putih juga meminta bantuan radar kapal nelayan guna mendukung keselamatan dan aktivitas saat melaut.
Menanggapi aspirasi tersebut, Rina Tarol meminta kelompok nelayan segera mengajukan proposal agar bantuan tersebut dapat diperjuangkan melalui program pemerintah daerah.
“Silakan kelompok nelayan membuat proposal supaya bisa kita tindak lanjuti melalui dinas terkait,” katanya.
Dalam reses tersebut, Perwakilan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Tukak Sadai turut menyampaikan persoalan lapangan pekerjaan, RBA dan program BGN yang diharapkan dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.
Tak hanya itu, persoalan pengembangan UMKM juga menjadi perhatian. Rina Tarol menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan program sertifikat halal gratis bagi pelaku UMKM, termasuk program pelatihan usaha dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis.
“Sekitar Oktober nanti UMKM diwajibkan memiliki sertifikat halal dan pemerintah menyiapkan program gratis untuk membantu pelaku usaha kecil,” jelasnya.
Sementara itu, Perwakilan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memaparkan program Bantuan Rumah Layak Huni bagi masyarakat yang memenuhi syarat.
Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga menjelaskan program pasar murah, stabilisasi harga sembako, distribusi barang dan perlindungan konsumen.
Sedangkan Perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan program ternak sapi sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah.
Rina Tarol menegaskan, reses merupakan wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada wakil rakyat agar dapat diperjuangkan melalui kebijakan pemerintah daerah.
“Kami hadir untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakat dan akan berupaya memperjuangkan aspirasi yang disampaikan,” tutupnya. (GM)
