DPRD Babel Dorong Akses BBM Subsidi, Distribusi Sembako Jadi Prioritas
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya dalam menjaga kelancaran distribusi bahan pokok dengan memfasilitasi penyelesaian persoalan BBM subsidi bagi sopir truk logistik.
Dalam audiensi bersama Perkumpulan Sopir Truk Tronton dan Trailer di Ruang Banmus, Senin (27/4/2016), Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menyampaikan bahwa pihaknya bergerak cepat merespons keluhan para sopir terkait tidak aktifnya barcode BBM subsidi.
Menurutnya, kendaraan angkutan logistik memiliki peran vital dalam menjaga pasokan kebutuhan pokok seperti sembako dan pupuk tetap tersedia di berbagai wilayah. Jika distribusi terganggu akibat kendala BBM, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga.
“Distribusi logistik harus dijaga. Kalau terganggu, efeknya ke harga bahan pokok dan itu memberatkan masyarakat,” ujar Didit.
DPRD Babel pun telah berkoordinasi dengan Pertamina untuk mencari jalan keluar. Hasilnya, kendaraan pengangkut logistik tetap dapat menggunakan BBM subsidi dengan syarat barcode diaktifkan kembali setelah seluruh dokumen, termasuk pajak kendaraan, dinyatakan lengkap.
Sebanyak puluhan kendaraan yang sebelumnya terkendala kini dalam proses aktivasi barcode, yang ditargetkan selesai dalam waktu singkat, maksimal 1×24 jam setelah persyaratan terpenuhi.
Selain persoalan barcode, para sopir juga menyoroti keterbatasan kuota BBM subsidi yang dinilai belum mencukupi untuk perjalanan distribusi jarak jauh, seperti ke wilayah Bangka Selatan.
Menanggapi hal ini, DPRD Babel mendorong adanya kebijakan tambahan atau toleransi kuota bagi kendaraan pengangkut sembako agar distribusi tetap berjalan lancar.
“Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Harus ada kebijakan khusus agar distribusi tetap aman dan harga tetap stabil,” tegas Didit.
Melalui langkah ini, DPRD Babel berharap permasalahan BBM subsidi dapat segera teratasi, sehingga distribusi logistik kembali normal dan tidak memicu lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran. (GM)
