Bangka BelitungBerandaBeritaPangkalpinang

Jangan Hanya Keruk Kekayaan Alam, Eddy Iskandar Minta Rakyat Babel Ikut Sejahtera di HUT ke-26

PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Wakil Ketua I DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H. Eddy Iskandar, mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Babel harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Jangan sampai kekayaan alam hanya dinikmati kelompok tertentu, sementara masyarakat di sekitar wilayah pengelolaan belum merasakan kesejahteraan.

Pesan tersebut disampaikan Eddy seusai menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-26 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Paripurna DPRD Babel, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Eddy, pengelolaan sumber daya alam, baik dari sektor pertambangan maupun kelautan, harus mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai, aktivitas pemanfaatan kekayaan alam daerah seharusnya mampu membuka peluang ekonomi, meningkatkan pendapatan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di sekitar wilayah kegiatan.

“Ketika ada kelompok tertentu melakukan kegiatan pengambilan sumber daya di satu daerah, tetapi tidak memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara luas, nah, ini menjadi persoalannya,” tegas Eddy.

Ia menekankan, masyarakat lokal harus menjadi pihak yang turut merasakan manfaat dari kekayaan alam yang dimiliki Bangka Belitung.

“Yang kita inginkan, sumber daya yang ada di daerah itu harus memberi manfaat besar kepada masyarakat lokalnya terlebih dahulu,” katanya.

Aspirasi Perubahan Zona Tambang Jadi Zona Nelayan

Selain menyoroti pemerataan manfaat sumber daya alam, Eddy juga mengungkapkan perkembangan aspirasi masyarakat terkait usulan perubahan zona pertambangan menjadi zona nelayan.

Baca juga  Pemprov Babel Gandeng Telkomsel Perkuat Digitalisasi dan Perluas Jaringan

Ia menjelaskan, pembahasan yang sebelumnya ditargetkan rampung sebelum 20 November 2026 belum dapat diselesaikan. Hal itu karena muncul berbagai aspirasi tambahan, baik dari masyarakat maupun sejumlah kepala daerah kabupaten yang telah menyampaikan usulan secara resmi.

Menurutnya, seluruh masukan tersebut perlu diakomodasi agar pembahasan menghasilkan pertimbangan yang komprehensif.

Eddy menargetkan pembahasan persoalan tersebut dapat dilanjutkan dan diselesaikan pada Desember 2026.

Namun, ia menegaskan bahwa perubahan maupun penetapan zona tetap menjadi kewenangan kementerian teknis terkait. DPRD Provinsi Babel akan menjalankan peran sesuai kewenangan yang dimiliki, termasuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengkaji daya dukung wilayah serta aspek teknis.

DPRD Perjuangkan Kepentingan Nelayan dan Petani Sawit

Dalam momentum HUT ke-26 Babel, Eddy juga memaparkan sejumlah upaya DPRD dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Salah satunya terkait pelayanan pembuatan pas pelabuhan bagi nelayan di Pangkalbalam. Ia menyebut, selama sekitar 25 tahun sejak berdirinya Provinsi Babel, nelayan masih harus mengurus dokumen tersebut melalui Palembang.

Melalui perjuangan anggota DPRD, pelayanan pembuatan pas pelabuhan akhirnya dapat dilakukan di Pangkalbalam sehingga mempermudah masyarakat nelayan dalam mengurus dokumen yang dibutuhkan.

“Baru di DPRD ini, berkat perjuangan kawan-kawan DPRD, bisa dilakukan. Akhirnya pas pelabuhan bisa dibuat di Pangkalbalam,” ungkapnya.

1 2Laman berikutnya

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
error: Content is protected !!