Hidayat Arsani Pimpin Abpenas Babel: Tegaskan Pengawasan Desa dan Koperasi Merah Putih
PANGKALPINANG, GARUDA MERDEKA.ID — Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, resmi dilantik sebagai Ketua DPD Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpenas) Provinsi Bangka Belitung.
Pelantikan berlangsung di BKPSDMD Provinsi Babel, dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP Abpenas, Indra Utama, Rabu (19/11/2025).
Pelantikan ini menjadi momentum baru bagi penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjaga tata kelola pemerintahan desa dan pengawasan program strategis nasional di Bangka Belitung.
Dalam sambutannya, Hidayat Arsani menegaskan komitmennya memperkuat aspek pemerintahan, sumber daya alam, dan keamanan desa agar sejalan dengan arahan pemerintah pusat.
“Perjalanan itu dari pemerintah, dari sumber alamnya, dari kriminalnya, semua harus terjaga dengan baik. Kita ingin semuanya berjalan lancar, sesuai aturan dan harapan Pak Presiden. Desa harus maju,” tegasnya.
Ia mengatakan pengawasan terhadap program prioritas nasional akan ditingkatkan, termasuk pembangunan SDM, pertumbuhan ekonomi desa, dan pengawasan berbagai program pusat yang sudah berjalan.
“Kita akan benahi semuanya, dari alam, peningkatan, pertumbuhan, sampai SDM. Pempras ini bagian dari pengawas Koperasi Merah Putih yang dibentuk Presiden. Kita ingin berjalan baik dan sesuai harapan masyarakat Bangka Belitung,” ujar Hidayat.
Hidayat Arsani menegaskan bahwa Abpenas dan BPD memikul tugas penting dalam menjaga desa agar tetap makmur dan kuat secara sosial maupun ekonomi.
“Kerja kita adalah menjaga desa. Desa ini mau hancur atau makmur, itu tergantung kita. Kita menjaga desa dalam segala aspek, termasuk ketika ada warga yang melahirkan tengah malam. Semua ini sudah diatur dalam undang-undang,” tuturnya.
Ia menyoroti lemahnya pengawasan desa yang menyebabkan berbagai persoalan, termasuk penyalahgunaan lahan.
“Jangan sampai terjadi penjualan tanah atau lahan tanpa kajian. Hari ini saja ada 12 PC yang bermasalah. Ini memalukan. Dinas pertambangan pun sering tidak tahu. Semua tidak tahu karena tidak ada pengawasan,” tegasnya.
Hidayat Arsani menyebut beberapa pejabat tinggi negara pernah turun langsung ke daerah akibat lemahnya pengawasan desa.
“Sampai Menhan datang, Jaksa Agung datang, Panglima TNI datang, semuanya gara-gara tidak ada pengawasan,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa desa kini memiliki peran besar dalam penguatan ekonomi regional melalui Koperasi Merah Putih.
“Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Desa harus makmur dan sentosa dengan adanya Koperasi Merah Putih. Semua sistem sudah lengkap. Tinggal kita yang menjaga agar tidak ada penyimpangan,” ucap Hidayat Arsani
Ia menegaskan bahwa ketua DPD bertanggung jawab mengawasi bantuan dan pinjaman pemerintah pusat yang disalurkan melalui koperasi tersebut.
Ketua Umum DPP Abpenas, Indra Utama, menyebut ditunjuknya Gubernur sebagai ketua DPD merupakan keberuntungan besar bagi seluruh BPD di Babel.
“Ini sebuah keberuntungan. Ketua DPD-nya langsung gubernur. Kalau dulu teman-teman BPD di daerah lain sulit bertemu gubernur, sekarang semua masalah bisa langsung disampaikan,” katanya.
Indra menegaskan bahwa tugas BPD ke depan semakin berat karena mengawasi sejumlah program strategis nasional seperti Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, hingga program makan bergizi gratis.
Ia juga berharap pemerintah provinsi dapat menyediakan kantor dan fasilitas memadai untuk meningkatkan produktivitas BPD di tingkat provinsi dan kabupaten.
Dengan kepemimpinan Hidayat Arsani, Abpenas menargetkan peningkatan kinerja BPD di seluruh desa pada enam kabupaten di Bangka Belitung. Pengawasan dan pembangunan desa diharapkan semakin efektif, profesional, dan selaras dengan arah pembangunan nasional. (Yg)
