PT Timah dan Komisi VI DPR RI Bersinergi Perkuat Tata Kelola Pertimahan Nasional, Wujudkan “Timah Untuk Rakyat”
JAKARTA — PT Timah Tbk berkomitmen memperkuat tata kelola industri pertimahan nasional agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Direktur Utama PT Timah Tbk, Restu Widiyantoro, meminta dukungan penuh dari legislatif untuk mewujudkan visi “Timah Untuk Rakyat.”
Restu menegaskan, PT Timah siap menjalankan peran strategis dalam mengelola sumber daya timah secara berkelanjutan dan transparan.
Menurutnya, dukungan regulasi dan pengawasan dari Komisi VI DPR RI sangat penting, terutama dalam memperkuat sistem tata kelola yang mampu memberantas praktik penambangan ilegal sekaligus mengoptimalkan pendapatan negara.
“Kami ingin PT Timah menjadi lokomotif dalam pengelolaan sumber daya alam yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah penghasil timah seperti Bangka Belitung dan Kepulauan Riau,” ujar Restu dalam rapat tersebut, Rabu (24/9/2025).
Dalam kesempataKomisi VI DPR RI Dukung Perbaikan Industri TimahKomisi VI DPR RI Dukung Perbaikan Industri Timahn itu, Restu memaparkan sejumlah program strategis PT Timah, di antaranya:
Pemberantasan penambangan ilegal melalui sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah.
Peningkatan nilai tambah dengan memperkuat hilirisasi produk timah agar tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penguatan ekosistem usaha mikro dan kecil (UMKM).
Pengelolaan lingkungan berkelanjutan untuk memulihkan lahan bekas tambang dan menjaga keseimbangan ekosistem.
Restu juga menekankan bahwa PT Timah telah mengambil langkah-langkah perbaikan internal, termasuk penguatan transparansi dalam rantai pasok, digitalisasi sistem produksi, dan peningkatan profesionalisme manajemen.
Ketua Komisi VI DPR RI, yang memimpin rapat tersebut, menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan PT Timah. Komisi VI berkomitmen memberikan dukungan regulasi dan pengawasan agar industri timah dapat dikelola secara profesional, akuntabel, dan memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional.
“PT Timah harus menjadi contoh BUMN yang sehat dan profesional. Kami di Komisi VI siap mendukung agar tata kelola industri timah semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat global,” ujar perwakilan Komisi VI DPR RI.
Kolaborasi antara PT Timah dan Komisi VI DPR RI diharapkan dapat menciptakan industri pertimahan nasional yang lebih kokoh, berdaya saing, dan mampu memberi manfaat yang lebih besar bagi rakyat Indonesia. Dengan visi “Timah Untuk Rakyat,” PT Timah bertekad menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah penghasil timah sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional. (Shin)
sumber : www.timah.com
