SC Kongres PWI 2025 Putuskan 3 Kebijakan Peserta, Plt Diundang Sebagai Peninjau
JAKARTA — Steering Committee (SC) Kongres Persatuan PWI 2025 menetapkan tiga kebijakan baru terkait peserta kongres yang akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Bekasi.
Keputusan ini diambil dalam rapat SC yang digelar di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, yang diikuti anggota secara luring dan daring, Rabu (13/8/2025).
Tiga kebijakan yang disepakati meliputi:
Mengakomodir Ketua PWI Kepri hasil Konferprov, Andi Gino, sebagai peserta kongres tanpa hak suara, selain Saibansyah, Ketua PWI Kepri hasil Konferprovlub, yang menjadi peserta penuh dengan hak satu suara resmi.
Memberikan saran agar Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) ikut dilibatkan sebagai peserta resmi bersama Ketua PWI Provinsi.
Mengundang sejumlah Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Provinsi sebagai peninjau, tanpa hak bicara atau hak suara dalam forum resmi.
“Kesepakatan ini merujuk pada keputusan sebelumnya yang mengikutsertakan dua wakil dari PWI Banten. Namun, PWI Kepri tetap hanya punya satu suara yang dipegang Saibansyah,” tegas Ketua SC, Zulkifli Gani Ottoh atau Zugito.
Rapat SC dihadiri tujuh anggota. Empat hadir langsung, yaitu Zugito, Totok Suryanto, Marah Sakti Siregar, dan Diapari Sibatangkayu. Tiga lainnya hadir daring, yakni Sekretaris SC IGMB Dwikora Putra, Zacky Antoni, dan Lutfil Hakim.
Keputusan tersebut juga disampaikan dalam rapat Tim Verifikasi yang mempertemukan SC dengan Organizing Committee (OC). Ketua OC Marthen Selamet Susanto hadir daring, sedangkan Wakil Ketua OC Raja Parlindungan Pane dan Sekretaris OC Tb Adhi hadir langsung.
Zugito menjelaskan, usulan melibatkan Ketua DKP di setiap provinsi bertujuan memperkuat representasi dalam kongres.
“Setiap provinsi jatahnya dua orang, akan lebih baik jika diisi Ketua PWI Provinsi dan Ketua DKP,” ujarnya.
Sementara untuk Plt Ketua PWI Provinsi, SC memutuskan memberi status peninjau. Mereka diundang hadir di lokasi kongres, namun tidak terlibat dalam sidang pleno.
“Plt ini tidak bersalah, mereka ditunjuk karena dualisme kepengurusan PWI Pusat. Kami ingin tetap menghargai mereka, apalagi mereka punya hubungan kerja dengan kepala daerah dan mitra di daerah,” paparnya.
Zugito menegaskan, agenda Kongres Persatuan PWI 2025 hanya berfokus pada pemilihan Ketua Umum PWI Pusat dan Ketua Umum DKP PWI Pusat periode 2025–2030, tanpa agenda tambahan lain.
Dengan dinamika yang masih dipengaruhi dualisme kepengurusan, kongres ini diperkirakan menjadi ajang penting untuk menentukan arah kepemimpinan PWI ke depan. (Yg)
