Stunting Melonjak! Bangka Selatan Terparah di Babel, Dinkes Provinsi Siap Evaluasi Total
PANGKALPINANG – Kabupaten Bangka Selatan menghadapi situasi darurat gizi. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, angka stunting di daerah ini justru mengalami lonjakan dan kini mencatatkan posisi tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Fakta mengejutkan ini diungkap dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Provinsi yang digelar pada Selasa, 5 Agustus 2025.
Dalam rapat tersebut, Megawati, perwakilan dari Kepala Dinas Kesehatan Bangka Selatan, dr. Agus Pranawa, menyampaikan secara terbuka bahwa pihaknya siap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang selama ini dijalankan.
“Kami akui, tahun 2023 kami mengalami penurunan. Tapi di tahun 2024, data SSGI menunjukkan angka stunting di Bangka Selatan justru naik dan jadi yang tertinggi di Babel. Ini menjadi koreksi besar bagi kami,” ungkap Megawati.
Dari hasil evaluasi internal, Dinas Kesehatan Bangka Selatan menemukan bahwa pola asuh dan perilaku masyarakat menjadi dua faktor utama yang belum teratasi. Meski capaian imunisasi anak sudah memenuhi target, namun pemberian ASI eksklusif dan pemahaman masyarakat tentang pola pengasuhan yang sehat masih jauh dari ideal.
“Capaian imunisasi kami sebenarnya sudah bagus. Tapi pemberian ASI eksklusif masih rendah, dan pola pengasuhan belum sepenuhnya sesuai dengan standar kesehatan. Ini sangat berpengaruh pada kondisi gizi anak-anak kita,” jelasnya.
Beberapa kasus di lapangan menunjukkan anak-anak yang seharusnya mendapatkan makanan bernutrisi malah diberikan makanan yang tidak sesuai, bahkan minuman seperti kopi dan teh manis, karena ketidaktahuan orang tua dan kebiasaan turun-temurun yang keliru.
Meski angka stunting naik, komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tetap kuat. Wakil Bupati Bangka Selatan, yang juga menjabat sebagai Ketua TPPS, disebut turun langsung menjadi Orang Tua Asuh (OTA) bagi anak-anak yang berisiko stunting di berbagai desa.
“Keterlibatan Wakil Bupati di lapangan adalah bentuk nyata kepedulian dan tanggung jawab moral. Bahkan, intervensi bantuan tidak hanya datang dari anggaran pemerintah, tapi juga dari Baznas, bantuan sosial provinsi, hingga donasi pribadi para pejabat,” kata Megawati.
Menghadapi kenyataan pahit ini, Dinas Kesehatan tengah menyiapkan strategi baru yang lebih kontekstual dan adaptif. Pendekatan teknis akan digeser ke pendekatan yang lebih komunikatif dan berbasis budaya lokal, agar masyarakat dapat menerima edukasi secara lebih efektif.
“Kami akan mencoba trik dan pendekatan yang berbeda, menyesuaikan dengan kebiasaan dan budaya masyarakat. Kita tidak bisa terus menggunakan cara lama yang hasilnya minim. Perlu komunikasi dua arah yang membangun kepercayaan,” tegas Megawati.
Salah satu gagasan yang tengah dikembangkan adalah pelibatan tokoh agama, tokoh adat, kader desa, serta komunitas lokal dalam program edukasi stunting. Mereka diharapkan bisa menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing.
Megawati menegaskan, persoalan stunting tidak bisa ditangani oleh Dinas Kesehatan saja. Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemangku kepentingan harus terlibat aktif dan berkelanjutan.
“OPD lain sudah kami ajak kerja sama, tapi masih ada yang belum maksimal. Kami butuh sinergi yang nyata, bukan hanya di atas kertas. Penurunan stunting butuh gerak bersama, konsisten, dan terukur,” katanya.
Meski tantangan di lapangan tidak ringan, Megawati menegaskan pihaknya tetap optimis bahwa dengan komitmen bersama, strategi baru, dan dukungan semua pihak, angka stunting di Bangka Selatan bisa kembali ditekan.
“Kami tidak menyerah. Evaluasi total ini akan kami jadikan momentum perbaikan. Dengan keterlibatan semua elemen, kami yakin kualitas hidup anak-anak di Bangka Selatan akan meningkat,” tutup Megawati. (YG)
