PANGKALPINANG — Komitmen nyata untuk menghadirkan anggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat kembali ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Dalam Rapat Paripurna yang digelar Senin (28/7/2025), kedua lembaga ini resmi mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Provinsi Babel itu dipimpin Wakil Ketua DPRD, Eddy Iskandar, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Babel, Hidayat Arsani, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam sambutannya, Gubernur Hidayat Arsani menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara eksekutif dan legislatif dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan dengan tepat, efisien, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. “Kita bekerja sama dengan dewan, bagaimana uang ini dikembalikan kepada rakyat dan digunakan untuk rakyat lagi. Jadi tidak ada kepentingan pribadi, antara SKPD dan dewan harus seirama. Ini adalah uang negara yang harus tepat sasaran,” tegas Hidayat. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran DPRD atas sinergi yang telah terjalin dalam menyusun kebijakan anggaran daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak lepas dari keterlibatan seluruh unsur, baik eksekutif maupun legislatif, yang sama-sama mengedepankan kepentingan publik. “Setiap rupiah yang tertuang dalam APBD adalah amanah rakyat. Oleh karena itu, mari kita pastikan bahwa amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” imbuhnya. Fokus Anggaran: Prioritaskan Kesejahteraan dan Layanan Publik Dalam arahannya, Gubernur Hidayat Arsani juga menyoroti bahwa postur anggaran perubahan APBD 2025 harus benar-benar diarahkan pada hal-hal prioritas, seperti pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan infrastruktur pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Tak hanya itu, Gubernur juga mengungkapkan rencana strategis pembangunan ke depan, salah satunya adalah pembangunan rumah sakit khusus jantung dan stroke di Provinsi Babel. “Saat ini Babel membutuhkan rumah sakit jantung dan stroke karena angka kematian akibat penyakit ini terus meningkat. Kita ingin hadirkan layanan kesehatan yang lebih spesifik dan berkualitas untuk masyarakat. Semoga bisa segera terealisasi,” ungkapnya. Langkah ini, menurut Hidayat, merupakan bagian dari strategi memperkuat sektor kesehatan sebagai pilar utama kesejahteraan masyarakat. DPRD Dukung Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Tepat Guna Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Babel, Eddy Iskandar, menyampaikan bahwa pihak legislatif siap mendukung seluruh program pemerintah daerah sepanjang selaras dengan aspirasi rakyat. “Kami di DPRD terus mendorong agar alokasi anggaran tidak sekadar formalitas, tapi betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat. Kita ingin percepatan pembangunan, penguatan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi merata di seluruh wilayah Babel,” ujar Eddy. Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif guna memastikan pelaksanaan anggaran di lapangan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Langkah Awal Menuju Perubahan APBD Final Dengan ditandatanganinya nota kesepahaman (MoU) KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 ini, maka Pemprov dan DPRD akan segera melanjutkan tahapan berikutnya, yakni pembahasan Rancangan Perubahan APBD untuk disahkan menjadi Perda. Langkah ini sekaligus menandai keseriusan Pemprov Babel dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat. (YG)
