Tiga Masalah Rakyat: Solar Langka, BRIZI Bermasalah, Preman Gentayangan, Gubernur Babel Turun Tangan
PANGKALPINANG — Masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung kembali mengeluhkan tiga persoalan utama yang telah lama menghantui aktivitas harian mereka: kelangkaan solar subsidi, masalah transaksi kartu BRIZI, dan maraknya praktik premanisme di sejumlah SPBU.
Keluhan ini tak luput dari perhatian Gubernur Babel, Hidayat Arsani, yang akhirnya turun tangan langsung untuk mengurai persoalan melalui Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Penyaluran Solar Subsidi (Jenis BBM Tertentu/JBT), Senin (30/6/2025) di Kantor Gubernur Babel, Pangkalpinang.
Rakor ini melibatkan para pemilik dan pengelola SPBU se-Pulau Bangka, perwakilan Pertamina, BPH Migas, Hiswana Migas, hingga Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang menjadi mitra penyedia kartu BRIZI untuk transaksi fuel card.
Puluhan peserta hadir untuk mencari solusi bersama terhadap tiga masalah yang disuarakan warga secara langsung kepada Gubernur Hidayat Arsani.
“Saya ingin menyampaikan tiga keluhan masyarakat yang saya terima langsung — baik melalui pesan singkat, media sosial, maupun saat saya blusukan ke desa-desa,” ujar Gubernur Hidayat Arsani membuka pertemuan.
“Pertama, soal sulitnya dapat solar. Kedua, soal BRIZI yang sering merugikan. Ketiga, soal premanisme di SPBU. Saya ingin ambil tindakan tegas, tapi harus adil untuk semua pihak.”
Warga mengeluhkan antrean panjang yang terjadi hampir setiap hari di SPBU saat hendak membeli solar subsidi. Banyak pengendara yang harus antre berjam-jam, bahkan dari subuh, namun tak kunjung mendapat jatah BBM.
Para pengelola SPBU mengungkapkan bahwa kuota solar yang terbatas dan gangguan pada sistem transaksi menjadi penyebab utama terhambatnya pelayanan.
Keluhan lain datang dari pengusaha SPBU yang mengandalkan sistem transaksi digital dengan kartu BRIZI dari BRI. Dalam praktiknya, banyak kendala teknis terjadi: proses loading terlalu lama, kuota dan saldo tidak sinkron, bahkan ada kasus hilangnya saldo secara tiba-tiba.
“Kartu BRIZI ini sering error. Saldo kami ada, tapi kuota tidak terbaca. Kadang malah saldo hilang tanpa jejak. Kami jadi kesulitan melayani pembeli,” ungkap salah satu pengelola SPBU.
Gangguan sistem ini tak hanya membuat antrean semakin panjang, tapi juga memicu ketegangan antara petugas SPBU dan konsumen.
Masalah ketiga yang diangkat adalah praktik premanisme. Di beberapa titik, warga dan pengelola SPBU menyebut adanya oknum tidak bertanggung jawab yang mengatur antrean, menyalurkan BBM tidak sesuai aturan, bahkan memungut “biaya tambahan” secara ilegal. Situasi ini sangat meresahkan dan mencoreng integritas distribusi subsidi.
Mendengar berbagai laporan dari semua pihak, Gubernur Hidayat Arsani tak tinggal diam. Ia menegaskan akan mengambil tiga langkah strategis:
Mengaktifkan Satgas Penanganan Premanisme di SPBU.
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama dengan BRI terkait kartu BRIZI.
Membuat keputusan final dalam tiga hari ke depan, setelah menampung masukan dari semua pihak.
“Saya tidak bisa ambil keputusan sepihak tanpa mendengar dari bawah. Tapi saya tidak akan biarkan masyarakat terus susah. Beri saya waktu tiga hari untuk putuskan langkah terbaik,” tegas Hidayat Arsani.
Pertamina pun menyatakan siap mendukung penuh langkah Pemprov Babel, termasuk jika dibutuhkan revisi sistem distribusi dan mekanisme transaksi BBM subsidi.
“Kami siap mengikuti arahan pemerintah daerah demi pelayanan yang lebih baik,” ujar perwakilan Pertamina dalam rapat.
Langkah Gubernur Babel ini disambut baik oleh masyarakat dan pelaku usaha SPBU, yang berharap rakor ini bukan hanya seremonial, tetapi menghasilkan kebijakan tegas yang berpihak pada rakyat kecil.
Dengan komitmen kuat dari kepala daerah dan dukungan lintas sektor, masyarakat menanti hadirnya solusi konkret: distribusi solar yang adil, sistem transaksi yang lancar, dan lingkungan SPBU yang aman dari intimidasi. (Shin)
