Pemprov Babel Siap Jalankan Strategi Nasional Pengendalian Inflasi dan Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi
PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) menyatakan kesiapannya untuk menjalankan strategi nasional dalam pengendalian inflasi dan berkomitmen memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Hal ini ditegaskan saat Pemprov Babel mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (23/6/2025).
Rapat nasional ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia.
Dari Babel, hadir mewakili Gubernur, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Ferry Afrianto, didampingi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta sejumlah pejabat terkait lainnya. Mereka mengikuti rapat dari ruang video conference Kantor Gubernur Babel.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir menekankan bahwa rapat ini menjadi wadah koordinasi penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi secara konkret dan terukur.
“Pemantauan mingguan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri dan rapat virtual bersama para Sekda menjadi langkah penting untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa tingkat inflasi nasional pada April 2025 tercatat sebesar 1,95 persen secara year-on-year (yoy), masih dalam rentang target pemerintah sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen. Inflasi yang terkendali ini memberikan ruang bagi daerah untuk fokus pada penguatan sektor riil dan percepatan pemulihan ekonomi.
Lebih lanjut, Tomsi memaparkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bangka Belitung pada triwulan I tahun 2025 tumbuh sebesar 4,60 persen (yoy). Angka ini melonjak signifikan dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang hanya 0,94 persen (yoy), menandakan tren pemulihan dan penguatan ekonomi Babel yang semakin solid.
Dalam rapat yang sama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menyampaikan langkah-langkah konkret yang telah dilakukan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah tantangan cuaca ekstrem dan hambatan distribusi.
“Langkah-langkah yang telah dilakukan antara lain pemantauan harga pangan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), fasilitasi distribusi pangan (FDP), penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta monitoring dan evaluasi di pasar dan ritel modern,” ungkap Ketut Astawa.
Selain itu, Bapanas juga mendorong pembangunan kios pangan, penyaluran SPHP jagung, serta mempercepat distribusi pangan ke daerah yang mengalami kekurangan pasokan.
Hingga pertengahan tahun ini, realisasi pengadaan gabah kering panen nasional mencapai 3,3 juta ton, dan pengadaan beras sebesar 725 ribu ton. Total pengadaan beras dalam negeri tahun 2025 ditargetkan mencapai 2,51 juta ton, sementara stok nasional yang dikelola oleh Perum Bulog telah mencapai 4 juta ton.
Menanggapi hal tersebut, Pj Sekda Ferry Afrianto menegaskan bahwa Pemprov Babel siap menjalankan seluruh strategi nasional tersebut dengan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif.
“Kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan program pangan murah, serta meningkatkan efisiensi distribusi bahan pokok di seluruh wilayah Bangka Belitung. Fokus kami adalah menekan laju inflasi sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi tetap positif,” ujarnya.
Ferry menambahkan bahwa Pemprov Babel juga tengah mempersiapkan langkah-langkah konkret di lapangan, seperti peningkatan produksi pangan lokal, intervensi pasar saat harga melonjak, serta edukasi masyarakat tentang konsumsi pangan alternatif.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan semua pemangku kepentingan, Pemprov Babel optimistis dapat menjaga kestabilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional dan global. Rapat koordinasi ini menjadi tonggak penting untuk memastikan bahwa upaya pengendalian inflasi tidak hanya administratif, tetapi juga berdampak langsung bagi masyarakat. (Shin)
