Gubernur Hidayat Arsani Tegaskan Isu Jembatan Bahtera: Belum Ada Kesepakatan, Fokus Saat Ini Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara resmi memberikan klarifikasi atas informasi yang beredar di salah satu media daring terkait dugaan adanya kesepakatan antara Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, dan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, dalam rencana pembangunan Jembatan Bahtera (Bangka–Sumatera), Jumat (20/6/2025).
Gubernur Hidayat Arsani menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sepenuhnya benar dan perlu diluruskan agar tidak menyesatkan opini publik.
Menurutnya, hingga saat ini tidak ada rencana konkret apalagi kesepakatan formal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bangka Belitung terkait pembangunan infrastruktur penghubung antarprovinsi tersebut.
“Saya menghormati semangat konektivitas antarwilayah, terutama antara Bangka dan Sumatera, namun saya tegaskan bahwa saat ini belum ada komitmen atau rencana teknis yang disusun bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apalagi ini proyek besar yang menyangkut lintas wilayah dan memerlukan keterlibatan langsung dari pemerintah pusat,” ujar Hidayat Arsani, Kamis (19/6/2025).
Hidayat menjelaskan bahwa sebagai gubernur, dirinya saat ini lebih memprioritaskan hal-hal yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks pemulihan pascapandemi dan ketidakstabilan ekonomi global.
“Fokus utama saya sebagai Gubernur Bangka Belitung adalah pemulihan ekonomi daerah, penguatan layanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Membangun jembatan besar tentu harus melalui proses panjang, mulai dari kajian akademik, analisis dampak lingkungan, hingga ketersediaan fiskal dan regulasi nasional,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Hidayat menekankan bahwa kebijakan pembangunan di wilayahnya harus berlandaskan kebutuhan nyata masyarakat, mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan partisipasi publik.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan benar-benar untuk mendukung kehidupan rakyat. Kami ingin UMKM tumbuh, harga-harga tetap stabil, masyarakat sehat, dan peluang kerja terus terbuka. Itu lebih urgen daripada mengejar proyek mercusuar yang belum tentu feasible secara jangka pendek,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur berskala nasional seperti Jembatan Bahtera bukan hanya menjadi domain pemda semata, melainkan harus berada di bawah koordinasi dan restu kementerian terkait, seperti Kementerian PUPR dan Bappenas.
Sementara itu, pihak Pemprov menilai bahwa pemberitaan terkait adanya kesepakatan antar dua gubernur tersebut bisa menimbulkan mispersepsi, terutama jika belum dikonfirmasi secara resmi. Oleh karena itu, Hidayat mengajak seluruh pihak, termasuk media massa, untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan berdasarkan fakta akurat.
“Saya tidak ingin masyarakat berharap pada sesuatu yang belum pasti. Yang harus kita jaga sekarang adalah kepercayaan rakyat, dan itu dimulai dari kejujuran dalam menyampaikan arah pembangunan,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh isu-isu yang belum memiliki dasar hukum maupun administratif yang jelas.
Fokus saat ini tetap pada peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, dan penciptaan kesejahteraan yang merata. (Shin)
