Kerja Keras! DPRD Bangka Selatan Sampaikan 46 Rekomendasi Kritis ke Bupati Basel
Dalam bidang perizinan dan investasi, DPRD mengingatkan agar penerbitan izin usaha dilakukan lebih hati-hati demi mencegah konflik lahan dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Pulau Terluar Butuh Akses Layanan Dasar
Perhatian juga diberikan kepada wilayah kepulauan seperti Pongok dan Celagen, yang masih kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan. DPRD mendesak Pemkab untuk menaruh perhatian lebih kepada masyarakat di pulau-pulau tersebut.
Perbedaan Data PAD dan Transparansi Wahana Hiburan
DPRD juga mencatat adanya perbedaan data PAD antara laporan resmi LKPJ dengan informasi yang beredar di media massa daring. Untuk itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BAKUDA) diminta segera memberikan klarifikasi.
Sementara itu, pengelolaan wahana publik seperti bianglala dan rainbow slide di kawasan Himpang Lima juga mendapat sorotan. DPRD meminta agar kerja sama pengelolaan dilakukan secara transparan dan diawasi secara berkala.
Pembangunan Harus Berdampak Nyata
Mengakhiri penyampaiannya, Erwin Asmadi menegaskan bahwa pembangunan daerah harus memberikan dampak nyata yang langsung dirasakan masyarakat, bukan hanya mengejar target fisik.
“Rekomendasi ini kami harapkan menjadi acuan strategis bagi Pemkab Bangka Selatan dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang,” tutupnya.
(Eboy)
