Kasus Dugaan Korupsi Satpol PP Bangka Selatan Masih Misterius, Publik Desak Kejelasan
BANGKA SELATAN – Hampir tiga bulan sejak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Selatan mengumumkan penyelidikan atas dugaan korupsi di tubuh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hingga pertengahan April 2025, kasus ini belum menunjukkan titik terang.
Penyidikan yang dimulai sejak Februari 2025 itu menyoroti indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran belanja Satpol PP tahun anggaran 2023. Namun, perkembangan terbaru dari kasus ini justru diselimuti ketidakjelasan.
Hingga kini, Kejari Bangka Selatan belum mengumumkan tiga hal penting yang sangat dinantikan publik: identitas tersangka, nilai pasti kerugian negara, serta modus operandi korupsi yang terjadi.
Langkah hukum yang berjalan lamban ini memicu reaksi keras dari masyarakat. Pasalnya, Satpol PP merupakan lembaga penegak peraturan daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjunjung integritas dan disiplin anggaran.
Sejumlah upaya konfirmasi kepada pihak Kejari dilakukan awak media, termasuk pada Senin (14/4/2025), namun belum mendapatkan respons resmi.
Meski demikian, informasi dari sumber internal menyebutkan bahwa beberapa pegawai Satpol PP telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Hendri Yanto, melalui Kepala Seksi Intelijen, Michael YP Tampubolon, sempat memberikan pernyataan bahwa proses pemeriksaan masih berlangsung.
“Pemeriksaan masih berjalan,” ujar Michael saat dikonfirmasi pada Kamis (20/2/2025).
Lebih lanjut, penyidikan difokuskan pada penggunaan anggaran tahun 2023. Namun, menurut sumber di internal kejaksaan, penyelidikan bisa diperluas hingga tahun 2022, karena ditemukan indikasi kuat bahwa penyimpangan bukan hanya terjadi dalam satu tahun anggaran.
Lambannya pengungkapan informasi oleh kejaksaan menimbulkan kekecewaan dan kecurigaan dari masyarakat.
Desakan mulai bermunculan agar aparat penegak hukum bersikap transparan dan segera menetapkan tersangka untuk memberikan kepastian hukum.
“Kalau memang ada pelanggaran, ungkap saja siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga hukum,” ujar salah satu tokoh masyarakat Bangka Selatan yang enggan disebutkan namanya.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan internal dan sistem transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Masyarakat menuntut agar proses hukum berjalan tanpa intervensi dan tidak tebang pilih.
Publik kini menunggu keberanian Kejari Bangka Selatan untuk membuka fakta-fakta yang telah dikumpulkan.
Kejelasan kasus ini akan menjadi ujian penting bagi kredibilitas institusi hukum di daerah serta komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. (Eboy)
