Abie Projo: Wagub Hellyana Jangan Main Drama! Kalau Tak Siap Diatur, Silakan Mundur
PANGKALPINANG — Kisruh politik di tubuh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin tajam. Kali ini, suara keras datang dari Abie Ridwansyah, SE, Ketua DPC Projo Bangka Tengah yang juga Ketua Tim Publikasi Pemenangan pasangan “Berdaya” (Hidayat Arsani – Hellyana).
Tak lagi berbasa-basi, Abie secara terbuka menyatakan bahwa Wakil Gubernur Hellyana telah menciptakan kekacauan internal di pemerintahan provinsi, dan menyebut narasi dizalimi hanyalah drama murahan untuk menutupi kegagalannya sendiri dalam menjalankan fungsi sebagai Wakil Gubernur.
“Cukup sudah akrobat politiknya. Kalau memang tidak siap diatur sesuai aturan, silakan mundur dengan hormat! Jangan terus menebar drama seolah-olah dizalimi,” tegas Abie dalam pernyataan kerasnya, Sabtu (12/7/2025).
Abie menyebut Hellyana telah melabrak norma dasar pemerintahan, yakni koordinasi antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Padahal secara hukum, Wakil Gubernur adalah pembantu Gubernur, bukan mitra sejajar apalagi pesaing.
“Ini negara hukum, bukan pertunjukan ego. Perjalanan dinas Wagub harus seizin Gubernur. Itu uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau tidak mau diatur, bagaimana mau jadi pejabat publik?” kritiknya.
Ia menilai, ketegangan yang terjadi bukan karena Hellyana dibatasi, tetapi karena Hellyana menolak mengikuti jalur administrasi dan etika pemerintahan.
Abie juga menyentil isu serius soal dugaan penggunaan gelar Sarjana Hukum (SH) palsu oleh Hellyana. Hingga hari ini, publik tak kunjung mendapat penjelasan resmi terkait hal itu.
“Jangan pura-pura lupa. Gelar itu menempel di setiap baliho dan dokumen. Kalau palsu dan tidak diklarifikasi, itu penipuan publik. Pelanggaran berat yang tak bisa dimaafkan,” tegasnya.
Menurut Abie, seorang pejabat yang mengaku dizalimi tapi belum membersihkan dirinya dari dugaan pemalsuan gelar, sama saja menciptakan kebohongan berlapis.
“Kalau memang benar SH-nya sah, silakan tunjukkan bukti dan klarifikasi terbuka. Kalau tidak, ini pembohongan publik dan bisa kena pidana,” tegasnya lagi.
Sikap Tidak Kooperatif: Dari Kampanye hingga Menjabat, Hellyana Dianggap “Hilang Kontak”
Abie juga mengaku sejak awal sudah melihat gelagat aneh dari Hellyana. Bahkan menjelang pendaftaran pasangan calon gubernur-wagub saat Pilgub lalu, Hellyana sempat ingin mundur sepihak. Sikap itu, menurut Abie, menjadi tanda awal ketidaksiapan Hellyana dalam berpolitik maupun memimpin.
“Kalau dari awal sudah ragu dan ingin mundur, kenapa tetap maju? Jangan hanya kejar jabatan, tapi tak siap bekerja dalam sistem,” sindir Abie.
Ia menambahkan, selama menjabat pun Hellyana tidak pernah merespons komunikasi yang ia bangun untuk kebutuhan publikasi dan koordinasi.
“Saya Ketua Tim Publikasi, tapi sampai hari ini tak pernah bisa koordinasi. Mau bangun apa kalau Wakil Gubernurnya tertutup dan anti-dialog?” tanyanya.
Abie menilai, apa yang dilakukan Hellyana belakangan ini adalah manipulasi opini publik, dengan menggiring narasi seolah dirinya dikekang, padahal justru dia sendiri yang melemahkan struktur pemerintahan dengan tidak patuh aturan.
“Jangan bawa-bawa media untuk bangun simpati palsu. Rakyat tidak bodoh. Mereka tahu siapa yang kerja, siapa yang bicara. Jangan cuci tangan setelah bikin kekacauan internal,” tegasnya.
Menurut Abie, sikap seperti itu hanya memperburuk citra kepemimpinan di mata rakyat. Jika Hellyana tak bisa membenahi sikap dan mempertanggungjawabkan semua tudingan, maka pilihan terbaik adalah mundur dari jabatan Wakil Gubernur.
“Jabatan itu amanah, bukan hadiah. Kalau tak bisa menjaga kehormatan jabatan, silakan tinggalkan! Rakyat Bangka Belitung tidak butuh pemimpin yang suka drama,” ucapnya lantang.
Abie juga memperingatkan bahwa kisruh ini bukan sekadar keributan personal, tapi sudah menyentuh inti masalah tata kelola pemerintahan.
Koordinasi Lumpuh, Program Terhambat: Ketika Gubernur dan Wakil Gubernur tidak berjalan seirama, seluruh OPD pun ikut bingung. Program tersendat, layanan publik terganggu.
Anggaran Terancam Salah Arah: Ketika perjalanan dinas dan kegiatan pemerintahan dilakukan tanpa koordinasi, potensi pemborosan APBD dan pelanggaran prosedur sangat besar.
Citra Pemerintah Tercoreng: Publik melihat kepemimpinan Babel tidak solid. Hal ini bisa melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh birokrasi.
Menutup pernyataannya, Abie kembali menegaskan bahwa integritas, loyalitas, dan koordinasi adalah fondasi dari sebuah pemerintahan daerah yang sehat.
“Saya bicara bukan karena benci, tapi karena saya peduli. Saya ikut memperjuangkan pasangan Berdaya. Tapi kalau salah satu sudah tak sejalan dengan visi dan nilai, saya akan berdiri di pihak rakyat,” katanya.
Abie pun menyampaikan pesan tegas:
“Wagub harus memilih: mau ikut aturan dan bersinergi, atau silakan mundur. Bangka Belitung butuh pemimpin, bukan pengeluh!”
(Yudi)
