Laut Teluk Uber Terancam, Maryam Desak Pemerintah Evaluasi Izin dan RZWP3K

PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Maryam, mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perizinan aktivitas penambangan pasir laut di perairan Teluk Uber, Kabupaten Bangka. Ia juga meminta peninjauan kembali Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) agar tidak mengabaikan kepentingan nelayan, masyarakat pesisir, dan sektor pariwisata.
Desakan tersebut disampaikan Maryam saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Babel yang membahas penolakan masyarakat terhadap aktivitas penambangan pasir laut di Teluk Uber, Kamis (19/11/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Babel, Didit Sri Gusjaya, tersebut menghadirkan masyarakat, nelayan, dan penggiat pariwisata untuk menyampaikan aspirasi serta keberatan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai berpotensi mengancam lingkungan pesisir.
Dalam kesempatan itu, Maryam menyatakan dukungan penuh terhadap penolakan masyarakat. Menurutnya, aktivitas penambangan pasir laut tidak boleh hanya dilihat dari aspek investasi dan administrasi perizinan, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.
Maryam mengungkapkan, persoalan tata ruang Teluk Uber sebelumnya telah menjadi perhatian Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Berdasarkan informasi yang diperolehnya saat melakukan pertemuan dengan KKP, pada Oktober 2025 kementerian tersebut telah menyurati Pemerintah Provinsi Babel untuk mengevaluasi tata ruang yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya.
Namun, hingga RDP berlangsung, surat tersebut disebut belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Babel.
“Artinya, dengan aspirasi masyarakat pada hari ini, ini menjadi agenda penting dan kesempatan kita untuk mengevaluasi apa yang sudah ditetapkan,” kata Maryam.
Ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh dokumen perizinan, mulai dari keabsahan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dokumen lingkungan, hingga kesesuaian zonasi laut dengan peruntukannya.
Maryam menilai Teluk Uber memiliki fungsi strategis bagi kehidupan masyarakat. Selain menjadi wilayah aktivitas nelayan, kawasan tersebut juga memiliki potensi pariwisata bahari yang perlu dilindungi.
Desak ESDM dan KKP Evaluasi Perizinan
Maryam selanjutnya mengusulkan agar DPRD Babel menyampaikan aspirasi penolakan masyarakat secara tertulis kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta KKP.
Ia meminta seluruh dokumen penolakan dari masyarakat, nelayan, dan penggiat pariwisata dihimpun sebagai bahan pendukung rekomendasi DPRD.
“Kita menyampaikan atau merekomendasikan kepada pemerintah pusat terkait aspirasi masyarakat ini secara tertulis. Bukti penolakan dari masyarakat, nelayan, dan penggiat pariwisata perlu kita lengkapi untuk menjadi bahan rekomendasi kepada ESDM dan KKP,” ujarnya.
Menurut Maryam, evaluasi perizinan menjadi penting karena kewenangan terkait perizinan pertambangan dan rekomendasi pemanfaatan ruang laut melibatkan pemerintah pusat.
Ia mengingatkan, apabila aktivitas penambangan tetap dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat, dampaknya berpotensi dirasakan langsung oleh nelayan.
“Jika ini tetap dilakukan, tentu akan mengganggu ekosistem laut dan menurunkan hasil tangkap nelayan,” tegasnya.
Selain mengancam mata pencaharian nelayan, aktivitas penambangan pasir laut juga perlu dikaji dari sisi potensi abrasi, sedimentasi, serta perubahan kondisi ekosistem pesisir.





