Lindungi Perempuan dan Anak, Wawako Dessy Siapkan Aturan Tegas Rokok dan Vape di Pangkalpinang

PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID – Pemerintah Kota Pangkalpinang berencana memperketat penegakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan memperluas pengaturan terhadap rokok elektronik atau vape, sekaligus membatasi iklan, promosi dan sponsor produk tembakau di ruang publik.
Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) KTR yang dinilai perlu diperkuat agar implementasinya di lapangan berjalan lebih efektif.
Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, mengatakan bahwa pemerintah kota sebenarnya telah memiliki regulasi mengenai KTR. Namun, pelaksanaan dan pengawasannya selama ini dinilai belum maksimal.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan advokasi penguatan implementasi Kawasan Tanpa Rokok bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan perwakilan World Health Organization (WHO) di SRC Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Selasa (17/11/2026).
“Jadi kita itu sudah ada KTR, tetapi penegakannya belum maksimal. Di sinilah Kemenkes dan WHO memberikan advokasi kepada kita untuk penegakan dan pengawasan kawasan tanpa rokok,” ujar Dessy.
Menurutnya, terdapat tujuh kawasan yang menjadi sasaran penerapan KTR, yakni fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang telah ditetapkan.
Dessy juga menyoroti masih maraknya iklan rokok di sejumlah tempat umum di Pangkalpinang. Padahal, beberapa daerah lain telah melakukan pembatasan hingga menghilangkan iklan rokok di wilayahnya.
“Kita berharap iklan-iklan rokok di tempat umum ini bisa dihilangkan. Karena di kota dan kabupaten lain sudah banyak yang meminimalkan, bahkan tidak ada lagi iklan rokok,” katanya.
Tak hanya rokok konvensional, Pemkot Pangkalpinang juga berencana memasukkan pengaturan rokok elektronik atau vape dalam revisi Perda KTR.
Dessy menegaskan, penggunaan vape nantinya akan diperlakukan sama dengan rokok konvensional, terutama terkait larangan merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR.
“Kita nanti rencananya akan membuat perda baru yang mengakomodasi supaya vape itu disamakan dengan rokok. Jadi rokok dilarang, vape juga dilarang,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penguatan regulasi tersebut bukan bertujuan membatasi kebebasan masyarakat semata, melainkan memastikan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok.
“Merokok itu tidak boleh merugikan orang lain yang tidak merokok. Jadi semua punya hak untuk menikmati lingkungan yang sehat. Kita harus sama-sama saling menghargai,” ujarnya.





