Reses di Batu Perahu Toboali, Rina Tarol Soroti Bantuan Nelayan Tak Tepat Sasaran dan Perizinan
TOBOALI, GARUDAMERDEKA.ID — Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rina Tarol, S.E., menyoroti persoalan bantuan nelayan yang dinilai belum sepenuhnya sesuai kebutuhan masyarakat serta rumitnya proses perizinan kapal.
Hal tersebut disampaikan Rina saat melaksanakan reses DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masa sidang III tahun sidang II 2026 di Pantai Batu Perahu, Toboali, Kabupaten Bangka Selatan, Sabtu (12/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari bantuan alat tangkap, tambat perahu, perizinan, hingga perlindungan bagi nelayan yang mengalami musibah di laut.
Rina mengatakan, pemerintah harus memastikan program bantuan yang diberikan benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar berdasarkan usulan yang belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan.
“Program-program baik pusat maupun daerah harus dari bottom up, dari bawah ke atas. Pemerintah daerah jangan main tembak pengajuan yang diusulkan,” kata Rina.
Ia mencontohkan kebutuhan nelayan di Kampung Nelayan Batu Perahu yang menurutnya lebih membutuhkan fasilitas tambat perahu dan bantuan jaring.
“Contohnya Kampung Nelayan Batu Perahu, yang sangat mereka butuhkan tambat perahu dan bantuan jaring,” ujarnya.
Menurut Rina, ketidaksesuaian antara bantuan dengan kebutuhan nelayan menunjukkan masih lemahnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah.
Ia meminta pemerintah turun langsung melalui tenaga penyuluh untuk menggali kebutuhan nelayan sebelum menentukan program bantuan.
“Turunlah, gunakan tenaga-tenaga penyuluh untuk bertanya kepada nelayan apa yang mereka butuhkan. Sehingga apa yang kita bantu bisa bermanfaat kepada nelayan semuanya,” tegasnya.
Selain bantuan, Rina juga menyoroti persoalan perizinan yang hingga kini masih dikeluhkan para nelayan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil rapat dengan Kementerian Perhubungan, pengurusan PAS kapal, baik kapal besar maupun kecil, telah dilimpahkan ke Bangka Belitung. Namun, dalam pelaksanaannya, proses pengukuran disebut masih dilakukan dari Palembang.
“Yang ngukurnya tetap dari Palembang. Dan beban biaya ini dibebankan kepada para nelayan. Ada yang sampai setahun tidak keluar, padahal berlakunya PAS hanya setahun,” katanya.
Rina menilai kondisi tersebut tidak sebanding dengan kemampuan nelayan dan justru menambah beban masyarakat pesisir.
Ia berharap masa berlaku PAS dapat diperpanjang sehingga nelayan tidak harus berulang kali mengurus dokumen dalam waktu singkat.
“Kalau bisa seperti SIM, lima tahun sekali. Karena ini memberatkan para nelayan,” tegasnya.
Rina menyatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait serta Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan.
Ia juga meminta para nelayan menyusun secara tertulis persoalan yang mereka hadapi agar dapat dibawa ke tingkat kementerian.
“Satu, perizinan mereka untuk dipermudah dan masa berlakunya ditambah, jangan hanya setahun. Kedua, bagaimana bantuan-bantuan untuk nelayan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan,” jelasnya.
Untuk mengatasi persoalan pelayanan dan perizinan, Rina mengatakan pihaknya berencana mendorong penganggaran khusus pada 2027 untuk membentuk gerai pelayanan di sejumlah kampung nelayan.
Gerai tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan berbagai kebutuhan administrasi nelayan sehingga proses pengurusan dokumen tidak lagi berbelit-belit.
“Persoalan nelayan di gerai itu yang kita buka maksimal tiga hari. Insya Allah PAS dan segala macam selesai,” ujarnya.
Dalam reses itu, nelayan Tanjung Ketapang juga mempertanyakan bantuan bagi nelayan yang mengalami musibah perahu tenggelam serta kebutuhan fasilitas tambat perahu.
Rina turut mendorong adanya perlindungan bagi nelayan melalui program asuransi ketenagakerjaan dengan premi yang dibayarkan menggunakan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menurutnya, perlindungan tersebut penting karena pekerjaan nelayan memiliki risiko tinggi.
“Yang namanya musibah tidak diminta, tidak bisa juga dihindari. Kita berharap nelayan pada saat mereka melaut tidak lagi khawatir,” pungkasnya. (GM)
