Pemkot Pangkalpinang Siapkan Koperasi Merah Putih Serba Digital
PANGKALPINANG, GARUDAMERDEKA.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang mulai mematangkan pembentukan Koperasi Merah Putih yang akan berfokus pada sektor perdagangan dan jasa. Koperasi tersebut diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi masyarakat berbasis digital dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan berbadan hukum.
Komitmen itu disampaikan Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Dessy Ayutrisna, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Koperasi se-Kota Pangkalpinang di Balai Besar Betason, Gedung Tudung Saji, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Kamis (16/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Dessy membacakan sambutan Menteri Koperasi Republik Indonesia yang menegaskan peringatan Hari Koperasi ke-79 bertema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” menjadi momentum memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat.
Pemerintah pusat, lanjutnya, juga tengah mengakselerasi Program Presiden Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target membentuk 80.000 koperasi di seluruh Indonesia sebagai bagian dari transformasi ekonomi berbasis kerakyatan.
“Hari Koperasi ke-79 menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun koperasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman,” ujar Dessy.
Menurutnya, digitalisasi koperasi harus berjalan beriringan dengan penguatan aspek hukum agar mampu menjaga kepercayaan anggota dan masyarakat. Karena itu, seluruh instansi terkait diminta mengawal pembentukan badan hukum, memperkuat kelembagaan, serta memastikan tata kelola koperasi berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang, Muhammad Yasin, menjelaskan Koperasi Merah Putih di Pangkalpinang dirancang menyesuaikan karakteristik wilayah perkotaan dengan fokus pada sektor perdagangan dan jasa.
“Koperasi Merah Putih di Pangkalpinang akan berfokus pada sektor perdagangan dan jasa,” kata Yasin.
Ia menjelaskan, koperasi nantinya menyediakan gerai sembako dan menjadi penyalur Liquefied Petroleum Gas (LPG) guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam proses pembentukan, Pemkot Pangkalpinang menggandeng Kodim sebagai mitra strategis untuk membantu pendampingan pembangunan fisik serta koordinasi penyediaan lahan. Langkah tersebut dilakukan karena keterbatasan lahan di tingkat kelurahan masih menjadi tantangan.
Yasin menegaskan keterlibatan Kodim hanya sebatas pendampingan. Pengawasan operasional koperasi sepenuhnya dilakukan oleh pengawas internal, sedangkan pengelolaan usaha akan dijalankan masyarakat setempat yang kini sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk menjadi manajer koperasi profesional.
Selain itu, sistem transaksi koperasi juga akan terintegrasi dengan pembayaran digital sehingga masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.
“Koperasi harus benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat agar kinerjanya lebih efektif. Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, sistem transaksi koperasi ini nantinya juga salah satunya akan langsung terhubung dengan sistem pembayaran digital,” pungkas Yasin. (GM)
